KPK Tegaskan Bakal Menuntaskan Kasus Suap di Maluku Utara
![KPK Tegaskan Bakal Menuntaskan Kasus Suap di Maluku Utara](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/3c36cab21199cf3abb4df083b9c4239c.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa sejumlah saksi guna menuntaskan kasus dugaan penerimaan suap dalam pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara.
“Pemeriksaan para pihak sebagai saksi, termasuk para tersangka untuk saling menjadi saksi masih terus berlanjut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci identitas pihak yang akan dipanggil penyidik. Namun, informasi yang diulik dipastikan berkaitan dengan aliran dana.
Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernnur Nonaktif Maluku Utara
“(Pemeriksaan saksi) dalam rangka mendalami peran dari tersangka AGK (Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba) dan kawan-kawan (dalam) menerima aliran uang suap dari berbagai proyek di Pemprov Malut,” ujar Ali.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. Mereka yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Abdul, Ramadhan Ibrahi, dan pihak swasta Stevi Thomas serta Kristian Wulsan.
Baca juga: KPK Periksa Pejabat Pemprov Maluku Utara di Mako Brimob
Pada perkara ini, Stevi Thomas, Adnan Hasanudin, Daud Ismail, dan Kristian Wulsan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan, Abdul, Ramadhan Ibrahim, dan Ridwan Arsan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Z-3)
Terkini Lainnya
2 Investor Eropa, BASF dan Eramet Hengkang dari Proyek Nikel di Maluku
Deformasi Lempeng Laut Diduga Penyebab Gempa di Maluku Utara
Gempa Berkekuatan 5,1 Magnitudo Guncang Maluku Utara
KPK RI dan Kejaksaan Agung RI Diminta Segera Turun Tangan di Maluku Utara
Status Gunung Ibu Naik Jadi Awas, Ratusan Warga Dievakuasi
Gunung Ibu di Maluku Utara Naik Level Status dari Siaga ke Awas
Gubernur Malut Diduga Belanja Barang Ekonomis Pakai Uang Pelicin Izin Tambang
KPK Geledah Kantor ESDM PTPS Pemprov Malut Terkait Kasus TPPU Rp100 Miliar Abdul Gani Kasuba
KPK Tetapkan Gubernur Maluku Utara Tersangka Pencucian Uang Rp100 Miliar
Banyak Saksi Kasus TPPU Rp100 Miliar Gubernur Malut yang Kabur
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Lebih dari Rp100 Miliar
KPK Cegah Eks Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap