visitaaponce.com

DISKUSI dan bedah buku Kejahatan Politik Pemilu 204, yang diselenggarakan Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) di kantor Rekan Indonesia berlangsung dinamis. Kelangsungan pesta demokrasi pada Pemilu 2024 tidak tertutup kemungkinan ada oknum yang bermain curang. Karena itu, diharapkan masyarakat ikut waspada dan mengawasi jalannya pemilihan dan penghitungan suara di TPS, selain petugas Bawaslu tentunya.

Para pembicara yang hadir dengan lugas dan lengkap memaparkan terkait perkiraan adanya kejahatan politik yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi Pemilu 2024. 

AK Cusmin dari kaukus 80-90 menyatakan kecurangan pemilu tidak sebatas pada politik uang, banyak fenomena yang terjadi saat ini terkait pemilu 2024.

Baca juga: Puan Maharani: Biar Masyarakat Menilai Apakah Presiden Boleh Kampanye

"Campur tangan kekuasaan  dengan merubah dan mengutak-atik peraturan untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon adalah kejahatan politik yang nyata," jelas Cusmin.

Cusmin juga menyatakan, campur tangan kekuasan itu  adalah bukti bahwa penguasa memiliki niat tidak baik.

"Kalau orang baik nggak perlu merubah dan mengutak-atik peraturan. Karena orang baik tanpa peraturan pun akan menjalankan kebaikan," jelas Cusmin.

Ivan Panusunan, Perhimpunan Aktivis 98, menyatakan, Jokowi adalah presiden yang diliputi nafsu kekuasaan yang tinggi.

Baca juga: Anies Baswedan Janji Buat Stadion Berstandar Internasional di Aceh

"Intervensi politik yang dilakukan Jokowi demi melancarkan pencalonan anaknya sebagai cawapres dan dalam rangka membangun politik dinasti adalah buktinya" ungkap Ivan.

Dia menambahkan, nafsu politik Jokowi ini terkait dengan kepentingan ekonomi yang selama ini dinikmati Jokowi dan kroninya.

"Ironisnya yang didukung Jokowi adalah capres yang memiliki track record pelaku kejahatan HAM dan juga pelaku pemukulan terhadap gerakan demokrasi era ORBA," Ivan menambahkan.

Sementara, Standarkiaa Latief, Kaukus 80-90 menyebutkan kecurangan Pemilu 2024 bukan lagi sebatas rumor, tapi sudah fakta nyata di depan mata.

"Sistem pendataan pemilu mulai dari data pemilih, data  peserta pemilu, dan data rekap hasil pemilu tidak dapat diakses publik. Ini jelas membuktikan ada sesuatu dengan hal tersebut," ungkap Standarkiaa.

Dia menambahkan, pelanggaran pemilu yang terjadi selama ini cenderung didiamkan oleh KPU dan Bawaslu.

"Fakta terbaru adalah keputusan Bawaslu yang menyatakan Gibran melakukan pelanggaran pemilu dengan membagikan susu kepada warga. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh KPU," kata Standarkiaa dengan nada bertanya.

Diskusi dan bedah buku ini dimoderatori Agung Nugroho, ketua nasional Rekan Indonesia dan dihadari total 47 orang peserta.

Diskusi dan bedah buku ini adalah hasil kerja sama Rekan Indonesia bersama Jaringan Relawan Indonesia untuk Pendidikan Nasional (Jari Pena), Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98), Kaukus 80-90, dan Bersama Indonesia (BI). (Z-1)