Indonesia Darurat Kenegarawanan
![Indonesia Darurat Kenegarawanan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/547a68a648bd1364d3725954954878cd.jpg)
SETELAH Universitas Gadjah Mada, giliran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menentang perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan, kemarin.
Pernyataan sikap itu dibacakan Rektor UII Yogyakarta Prof Fathul Wahid di kampusnya. Dengan didampingi para guru besar, dosen, karyawan, dan mahasiswa, dia mengungkapkan dua pekan menjelang Pemilu 2024, politik nasional kian menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompok.
''Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,'' ujar Fathul.
Baca juga : Perilaku Presiden Makin Meresahkan, Picu Gelombang Protes
Menurut dia, indikator utama penyalahgunaan kekuasaan ialah majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023. Dikatakan, itu ialah putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga Ketua MK yang juga adik ipar Jokowi, Anwar Usman, diberhentikan.
Gejala itu, kata Fathul, kian jelas saat Jokowi menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan berpihak. Situasi pun kian memburuk dengan distribusi berbagai bantuan negara oleh Presiden yang diarahkan ke penguatan dukungan kepada capres-cawapres tertentu.
Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap paslon tertentu pun ialah tindakan melanggar hukum sekaligus konstitusi. Semua itu menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan.
Baca juga : Ibarat Bola Salju, Kritik pada Jokowi Diyakini Terus Bermunculan
''Menyikapi hal itu, sivitas akademika UII mendesak Presiden Joko Widodo agar kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden,'' tegas Fathul.
Kepada DPR dan DPD, UII meminta agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum. ''Kami juga mengajak masyarakat Indonesia memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.''
Pada kesempatan terpisah, ahli ilmu politik UGM Wawan Masudi mengatakan demokrasi di Indonesia sedang menghadapi kontraksi luar biasa sebagai dampak proses elektoral. ''Ada isu yang perlu direspons, bagaimana tetap menjaga penyelenggaraan pemilu sebagai fondasi penting demokrasi tetap berlangsung dalam kerangka yang penuh integritas.''
Baca juga : Wapres Ma'ruf Amin Didorong Jadi Pemimpin Revolusi Gulingkan Jokowi
Pengajar Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, menuturkan pemilu bisa menjadi parameter untuk menilai kualitas demokrasi. Menurutnya, saat ini kualitas pilpres yang terendah. Potensi ketidakpuasan di publik pun akan meningkat.
Titik nadir
Di Jakarta, sejumlah tokoh dan ormas membuat pernyataan bersama. Hadir dalam aktivitas itu antara lain mantan Wapres Jusuf Kalla, eks Ketua MUI Din Syamsuddin, eks Menag Fachrul Razi, dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid.
Baca juga : Bawaslu Diminta Tindak Tegas ASN yang Langgar Netralitas Pemilu
Mereka menegaskan tingkah Jokowi di Pemilu 2024 merusak demokrasi. ''Keterlibatan dan keberpihakan Presiden dan jajaran pemerintah membuat etika politik terjerembap ke titik nadir,” kata perwakilan tokoh bangsa dan ormas Sabriati Aziz.
Sementara itu, Presiden menilai petisi dari masyarakat kampus bagian dari demokrasi. "Ya, itu hak demokrasi," ujarnya di sela kunjungan ke Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, kemarin. (Far/AT/Bob/X-4)
Baca juga : Civitas UGM Desak Presiden Jokowi kembali ke Koridor Demokrasi
Terkini Lainnya
HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas
Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
ASN tak Netral saat Pilkada Dapat Diturunkan Pangkatnya
Sanksi ASN Pelanggar Netralitas saat Pilkada Harus Lebih Progresif
Bawaslu Perlu Atur Spesifik Netralitas ASN saat Pilkada 2024
Pj Gubernur Jawa Barat Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Jokowi: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Juga Terjadi di Negara Lain
Jokowi Jawab Desakan agar Menkominfo Mundur
Jokowi Bantah Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta
Presiden Minta Peningkatan Investasi di Sektor Kesehatan Dipercepat
Jokowi Perintahkan Menteri-menteri Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara
Jokowi: Polri Harus Lebih Unggul dari Pelaku Kejahatan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap