Giat Berikan Bansos Jelang Pemilu, Presiden Jokowi Sebut Telah Disetujui DPR

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemberian sejumlah program bantuan sosial (bansos) telah melewati persetujuan DPR RI. Bukan inisiatif pribadi.

"Sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu," ujar Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Presiden menekankan dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa dilakukan atas keputusan pribadi. Melainkan, terdapat beberapa mekanisme kenegaraan yang harus dijalankan.

"Dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu (menggunakan inisiatif pribadi)," jelasnya.

Presiden Jokowi belakangan ini getol memberikan bansos. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, bantuan beras 10 kilogram, dan terbaru BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200 ribu.

BLT mitigasi risiko pangan diberikan hingga Maret 2024. Namun, bantuan tersebut akan dicarikan semuanya pada Februari, sebesar Rp600 ribu.

Anggaran Bansos Naik Signifikan di 2024

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mencermati alokasi dana bantuan sosial (Bansos) naik secara signifikan pada 2024.

Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

Pemerintah kembali berdalih penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

Anis menyebut pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang pemilu 2024, tentunya harus mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk Bawaslu, karena potensi penyalahgunaannya besar sekali.

“Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa, potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu,” ujarnya, kemarin di Jakarta Selatan

Dia mengingatkan program bansos ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

“Bawaslu di tahun politik ini, dengan seluruh instrumen yang dimilikinya harus mulai mengantisipasi potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak tertentu, karena tujuan bansos itu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Jika memang diperlukan DPR RI bisa membentuk Panja Bansos, guna memastikan semua proses penyalurannya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

visitaaponce.com