visitaaponce.com

MANTAN pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sikap atas adanya fenomena pejabat mementingkan kepentingan pemilu ketimbang pekerjaannya. Langkah itu diambil karena dinilai penyelewengan, dan penyalahgunaan yang dilakukan penyelenggara negara semakin kentara.

“Karena makin hari mendekat, makin tampak juga penyelewengan, dan penyalahgunaan itu, oleh karena itu sebagai orang tua, yang tua-tua ya, aku muda saja, merasa masa kita diam saja untuk melihat kondisi yang seperti ini,” kata mantan Komisioner KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.

Selain Laode, belasan bekas pimpinan KPK yang menyatakan sikap yakni Taufiqurachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, dan Bibit Samad Riyanto.

Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika

Lalu, Mas Achmad Santosa, Basaria Pandjaitan, Adnan Pandu Praja, Mohammad Jassin, Zulkarnaen, dan Haryono Umar. Mereka semua pernah memimpin KPK pada 2003 sampai 2019. 

Laode menegaskan bahwa mantan pimpinan KPK harus turun gunung menyikapi fenomena yang terjadi saat ini. Pesan yang diberikan diharapkan diteruskan oleh penyelenggara negara berikutnya.

“Oleh karena itu, sebenarnya, pesannya bukan hanya pada existing goverment, tetapi juga pada pemerintahan yang akan datang,” tegas Laode.

Baca juga : Bansos yang Dijadikan Alat Politik Dikategorikan Korupsi

Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan sikap yang diambil oleh teman-temannya bukan didasari kepentingan kelompok tertentu. Sikap yang diambil didasari keprihatinan para mantan komisioner Lembaga Antirasuah.

“Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini dirancang berdasarkan obrolan kangen kemarin siang, jadi, bukan rencana lama yang dirancang dengan berbagai pihak, sama sekali tidak,” tegas Erry.

Sebanyak 15 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan sikap atas perilaku pejabat negara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah penyelenggara negara dinilai melupakan standar moral dan etika.

Baca juga : KPK Minim Prestasi karena Disusupi Kuda Troya

“Menyikapi perkembangan siatuasi kehidupan berbangsa, dan bernegara pada kurun waktu akhir-akhir ini, yang seakan-akan telah kehilangan kompas moral dan etika,” kata mantan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Januari 2024.

Para mantan pimpinan KPK itu menegaskan merusotnya moral dan etika pejabat jelang pemilu merupakan hal yang bahaya. Jokowi dan penyelenggara negara lainnya diminta kembali ke haluan awal selama bekerja.

“Mengimbau agar Presiden, dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral, dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya,” ucap Basaria.

Baca juga : Revisi UU KPK Dimanfaatkan Jokowi untuk Pemilu 2024

Basaria juga mengatakan saat ini banyak pejabat yang sudah melupakan tata kelola pemerintahan yang baik karena mendukung calon tertentu. Akhirnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia merosot drastis. (MGN/Z-4)