visitaaponce.com

Keresahan Kampus Berpotensi Kikis Kepercayaan Publik terhadap Jokowi

Keresahan Kampus Berpotensi Kikis Kepercayaan Publik terhadap Jokowi
Presiden Joko Widodo (kanan) menyapa warga saat berjalan kaki di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/2).(ANTARA/Hafidz Mubarak A)

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia, meyakini kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Dedi merujuk dari munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Protes tersebut dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari lalu.

Pada saat itu, UGM, melalui sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yaitu menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden. 

Baca juga : Guru Besar UGM Koentjoro Khawatir Sikap Jokowi Bisa Timbulkan Kekacauan Negara

Sedangkan yang terbaru, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), yang berisi para rektor dari beberapa kampus. Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.

“Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Selasa (6/2).

Gelombang protes diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi, beberapa waktu lalu, bahwa kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024 asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca juga : Unkris Gelar Uji Publik Calon Satgas Penanganan Kekerasan Seksual

Namun, kenyataannya terdapat pembantu presiden yang tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini.

“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.

“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara. Dia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi.

Baca juga : Komitmen Uhamka untuk Kontribusi Penurunan Kemiskinan di Indonesia

Lebih lanjut, Dedi menyebut gelombang kritik dari berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya, pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," tegasnya. (RO/Z-1)

Baca juga : UNJ Gelar Workshop Learning Environment bagi Guru, Dosen, dan Mahasiswa

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat