KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Sebagai Ladang Politik Uang
![KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Sebagai Ladang Politik Uang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/978f0142315c52b13671ae36f188db9b.jpeg)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024. Salah satunya yakni pembagian bantuan sosial (bansos).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut pihaknya telah membuat kajian peluang korupsi dan politik uang dalam Pemilu 2024. Bansos dinilai salah satu fasilitas pemerintah yang bisa dipolitisasi. Untuk mencegahnya, pembagian bantuan wajib memakai data valid.
“Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.
Baca juga : Eks Pimpinan KPK Minta Bansos Dijauhkan dari Kepentingan Pemilu
Ghufron juga meminta pemerintah tidak mengubah bentuk bansos yang berupa uang. Duit yang diberikan ke masyarakat harus melalui pos, bukan politikus, maupun peserta pemilu.
“Bansos bukan berupa barang, tapi, berupa uang, dan uangnya harus disalurkan melalui kantor pos atau bank. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran, dan efisien dalam proses distribusinya,” tegas Ghufron.
KPK juga mengingatkan seluruh pejabat untuk meneguhkan kejujuran selama pesta demokrasi berlangsung. Penyelenggara diharapkan tidak memihak ke salah satu kubu.
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
“KPK juga mengingatkan kepada seluruh insan KPK, ASN dan segenap aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu. Sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian aparatur negara kepada bangsa dan negara,” tutur Ghufron.
(Z-9)
Terkini Lainnya
ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap