KIPP Sebut Terjadi Kerancuan Pelaksanaan Rekapitulasi Manual Berjenjang di PPK
KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkap ada kecurangan berupa pencurian suara yang dilakukan sesama kader calon anggota legislatif (caleg). Hal ini terjadi sejak di tempat pemungutan suara (TPS) dan diduga melibatkan oknum penyelenggara Pemilu 2024.
"Ada indikasi beberapa dapil (daerah pemilihan) terjadi kecurangan, kecurangan itu pencurian suara itu sesama caleg partai. Terutama sekarang kita mendalami tempat-tempat pemungutan suara. Nanti kita akan membuat analisis atau laporan ke panwas," ujar Karyono, Majelis Daerah KIPP Karawang, Rabu (21/2).
Pria yang biasa disapa Beno ini menyebut kecurangan pencurian suara di daerah pemilihan di Karawang terjadi bukan lintas caleg partai politik. "Tidak, tidak mengambil suara dari partai lain, tapi kecurangan pencurian suara itu terjadi sesama kader partai. Dan kemungkinan juga terjadi di dapil-dapil lainnya," katanya.
Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta mengatakan, secara teknis saat ini sedang dilakukan rekapitulasi manual berjenjang di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK), atau jenjang kedua setelah jenjang awal pungut hitung suara di TPS.
Baca juga : Sirekap KPU Berpotensi Jadi Momen Saling Serobot di Penghitungan Suara Pileg
Kaka membeberkan hasil temuan berdasarkan pemantauan KIPP di berbagai daerah. Pertama, kerancuan terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi manual berjenjang di PPK, yakni ada dualisme pelaksanaan seperti yang terus melakukan rekapitulasi sejak Jumat (16/2), yang memulai pada Minggu (18/2), dan ada yang menunda sampai Selasa (20/2).
Berikutnya, terjadi kesimpangsiuran instruksi KPU RI terhadap jajarannya di semua daerah tentang apakah perlu menunda penghitungan suara di tingkat PPK atau dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri.
Alasan penundaan rekapitulasi di tingkat PPK adalah karena KPU sedang membereskan masalah Sirekap yang banyak anomali terkait dengan angka perolehan suara peserta pemilu, sehingga menghambat proses rekapitulasi manual sebagaimana diamanatkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca juga : Kecurangan Sirekap KPU bukan cuma di Caleg, Tapi Juga DPD
Kemudian, terang dia. ada dualisme pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, yakni apakah harus disinkronkan dengan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) sehingga jika Sirekap bermasalah harus dilakukan penundaan atau dilakukan rekapitulasi manual secara berjenjang tanpa sinkronisasi dengan Sirekap.
Ia menyebut cakupan unggahan C1 atau C hasil Pemilu oleh KPU yang masih sangat besar menimbulkan spekulasi dan potensial disalahgunakan oleh para pihak dalam rekaputilasi di PPK yang sedang berlangsung.
Dengan kondisi tersebut, Kaka menilai KPU gagal menjadikan dokumen C hasil sebagai dokumen publik yang bisa diakses oleh semua pihak, sehingga potensial digunakan untuk kecurangan oleh pihak-pihak tertentu termasuk penyelenggara pemilu.
Baca juga : Proses Real Count Pemilu 2024 di Kota Bogor Kena Skorsing
Dari pantauan di lapangan, imbuhnya, muncul isu yang pada intinya ada potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu terkait dengan manipulasi perolehan suara peserta pemilu, khususnya dan tidak terbatas pada potensi perubahan suara antara caleg dalam satu partai dalam satu dapil, yang potensial melibatkan penyelenggara pemilu (pantauan di Kabupaten Subang, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi)
Memperhatikan temuan tersebut, KIPP meminta KPU untuk segera menuntaskan unggahan C hasil pemilu 2024 di laman KPU. Tujuannya agar dokumen C hasil menjadi dokumen publik yang bisa diakses seluruh pemangku kepentingan.
KPU dan Bawaslu juga perlu memastikan bahwa seluruh dokumen C hasil pemilu 2024 sudah berada di KPU dan Bawaslu kabupaten/kota. Ini menjadi penting untuk memastikan keamanan dan mengurangi penyalahgunaan oleh pihak tertentu, termasuk penyelenggara pemilu.
Bawaslu perlu memastikan jajarannya di bawah tidak terlibat dalam tindak kecurangan pemilu terkait dengan perubahan suara, khususnya dan tidak terbatas pada manipulasi suara caleg satu partai dalam satu dapil. (RO/J-2)
Terkini Lainnya
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
8 TPS di Blora Lakukan PSU Usai Ditemukan Ketidaksesuaian Formulir C
Ini Alasan KPU Hentikan Proses Rekapitulasi Suara Manual di Kecamatan
Perludem Pertanyakan Angka Sirekap yang Tidak Sinkron: Disengaja atau Tidak?
Hasil Quick Count dan Exit Poll tidak Sama karena Perbedaan Metode
Manipulasi Hasil Pemilu Sangat Memalukan
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap