visitaaponce.com

Jelang Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, Bawaslu bakal Bimtek Ulang Pengawas TPS

Jelang Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, Bawaslu bakal Bimtek Ulang Pengawas TPS
Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang Pemilu 2024(Antara)

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada para jajaran pengawas yang bakal bekerja saat pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir pekan ini. Pemilu di Kuala Lumpur harus diulang atas rekomendasi Bawaslu karena karut marutnya data pemilih di sana.

"Teman-teman pengawas tempat pemungutan suara kemungkinan harus kita bimtek ulang juga, tapi waktu kan sangat terbatas saat ini. Untuk rekrutmen saja harus benar-benar ekstra," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri membagi PSU di Kuala Lumpur ke dalam dua metode pemilihan, yakni kotak suara keliling pada Sabtu (9/3) dan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (10/3). Metode pos yang sebelumnya digunakan kini ditiadakan atas rekomendasi Bawaslu.

Baca juga : KPU Berencana Hapus Pemungutan Suara Metode Pos di Malaysia

Berdasarkan hasil evaluasi atas proses rekapitulasi suara pemilih dari luar negeri, Bagja mengatakan pihaknya menyoroti sejumlah permasalahan dari panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).

"Karena DPT-nya tidak ter-cover dengan baik, tidak terverifikasi dengan baik, maka akan jadi masalah," ujar Bagja.

"Ya semoga (PSU di Kuala Lumpur) bisa dilaksanakan dengan baik. Kan ada permasalahan izin juga kan itu," tandasnya.

Baca juga : 55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana

Masalah izin yang dimaksud Bagja terkait dengan kegiatan politik negara lain yang diselenggarakan di Malaysia. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkap, kebijakan baru otoritas Malaysia mewajibkan adanya izin dari tiga sampai enam bulan sebelum kegiatan itu dilaksanakan.

Menurut Hasyim, KPU sampai harus meminta bantuan Presiden Joko Widodo agar dapat berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia demi PSU di Kuala Lumpur terselenggara. Belakangan, anggota KPU RI Idham Holik memastikan PSU di sana dapat digelar dengan lancar.

"Berkat dukungan pemerintah Republik Indonesia, insyaallah proses pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur dapat berjalan sesuai jadwal," ujarnya. (Tri/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat