KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pemilu, Perludem Sangat Terlambat
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.
"Saya sih berharap ada perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).
Menanggapi itu, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengemukakan jika dikaitkan dengan konteks Pemilu 2024 itu pasti sudah sangat terlambat.
Baca juga : Jubir TPN Pastikan Ganjar-Mahfud Berkomitmen Perkuat KPK Berantas Korupsi Kakap
"Karena hiruk-pikuk bansos terjadi di tahapan kampanye atau sekitar masa-masa kampanye," tegas Fadli kepada Media Indonesia, Kamis (21/3).
"Saya kira ini harus dipikirkan lagi untuk persiapan Pilkada 2024 karena itu pemilu terdekat sekarang," paparnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan masalah dalam pemilihan pejabat. Masyarakat cenderung memilih calon yang memberikannya barang atau uang. Karenanya, KPK mengimbau agar penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada dihentikan.
Menanggapi itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) Chico Hakim menilai penghentian bansos imbauan KPK kurang tepat lantaran masih banyak masyarakat yang bergantung dengan bansos dari pemerintah. "Apalagi masyarakat yang tergolong masuk dalam golongan kemiskinan ekstrem," tutur Chico kepada Media Indonesia, Rabu (20/3).
Namun, Chico menyayangkan sikap KPK yang baru bereaksi ketika tahapan pemilihan presiden telah selesai. (Z-2)
Terkini Lainnya
ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi
Demokrat: KPK Dulu pernah Ditakuti DPR
Pimpinan KPK Akui Gagal Berantas Korupsi
40 Bidang Tanah Milik Eks Bupati Meranti Disita KPK
Kerugian Negara Korupsi Bansos Presiden Bertambah Mencapai Rp250 Miliar
Capim KPK Sepi Peminat, MAKI: Orang Malas Karena Faktor Titipan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap