2 Agen TPPO Mahasiswa Janjikan Dana CSR ke Universitas, Ini Pasal yang Dikenakan
![2 Agen TPPO Mahasiswa Janjikan Dana CSR ke Universitas, Ini Pasal yang Dikenakan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/c47d5b204680c76b56d889a67e098dc9.jpg)
POLRI akan mengenakan pasal korporasi kepada dua agen kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 1.047 mahasiswa dengan modus program magang atau ferien job ke Jerman. Kedua agen ini adalah PT SHB dan PT CVGEN.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan PT SHB adalah pihak yang menjalin kerja sama dengan universitas melalui MoU. Serta menjanjikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke perguruan tinggi tersebut.
Adapun pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.
Baca juga : Dua Tersangka Ferienjob Terancam Masuk DPO
"Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusannya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 6," kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024.
Djuhandani mengatakan selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana. Lalu, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan usaha yang sama.
Untuk diketahui, PT SHB berperan menyosialisasi program magang kepada para mahasiswa, serta mengenakan biaya pada saat pendaftaran. Namun, Direktorat Jenderal Bina Penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker menegaskan bahwa PT SHB tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berdasarkan data base mereka.
Baca juga : Tak Ditahan, 3 Tersangka TPPO 1.047 Mahasiswa Magang ke Jerman Hanya Diminta Wajib Lapor
Total ada lima tersangka dalam kasus ini. Tiga tersangka berada di Indonesia dan bekerja di universitas. Ketiganya adalah SS (laki-laki), 65); AJ (perempuan), 52; dan MZ (laki-laki), 60.
Sedangkan, dua tersangka lainnya masih berada di Jerman. Keduanya ialah ER alias EW (perempuan), 39; A alias AE (perempuan), 37. Kedua tersangka ini merupakan agen atau terafiliasi dengan PT SHB dan PT CVGEN tersebut.
Sejatinya, kedua tersangka ini dipanggil untuk kedua kalinya datang ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan hari ini. Namun, mereka belum hadir hingga saat ini. Polisi akan memasukkan keduanya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) bila tak memenuhi panggilan ini.
Kasus TPPO dengan korban 1.047 mahasiswa ini terungkap setelah KBRI Jerman menerima kedatangan empat mahasiswa yang mengaku sedang mengikuti program ferienjob di Jerman. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia dengan total 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman.
Ribuan mahasiswa tersebut dipekerjakan non prosedural, sehingga tereksploitasi. Para mahasiswa ini telah dipulangkan ke Indonesia pada Desember 2023. Atas perbuatan para tersangka mereka dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.
Lalu Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar. (Z-7)
Terkini Lainnya
Pemerintah tak Merevisi Permendikbud 2/2024, Sebut Perguruan Tinggi Tax Spender
Melalui Program MSIB, Mahasiswa Diperkaya lewat Beragam Program Pembelajaran
PDNS Diserang, Kemendikbudristek Jamin Data Penerima KIP Kuliah Aman
Produksi Podcast dan Vlog, Implementasi Mata Kuliah Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya
Widiastuti Sabet IPK 3,98 untuk Disertasi Bertema Komitmen Guru dalam Proses Pembelajaran
UGM Siapkan Sarapan Gratis Selama Masa Ujian
Hari Bhayangkara, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Hoegeng, Simbol Kejujuran dan Integritas dalam Sejarah Polri
Alexander Marwata Dianggap Mendiskreditkan Polri dan Kejaksaan
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, KPK: Kami Anggap Itu Komitmen
Pengamat: KPK Dikucilkan, tidak Lagi Disegani
Polri Bantah Alexander Marwata soal Sulit Koordinasi Berantas Korupsi
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap