Formappi Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI
![Formappi: Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/5b4088ab5d426b8b1578ae4ad41cb43c.jpg)
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK. Terlebih, pembahasan revisi tersebut dilakukan di masa reses anggota DPR RI.
"Saya menduga revisi demi revisi UU MK hanya ekspresi ketidaknyamanan DPR atas kewenangan MK yang kerap memporak-porandakan produk legislasi yang dibikin DPR," kata peneliti bidang legislasi Formappi Lucius Karus saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 14 Mei 2024.
Lucius mengatakan DPR dan partai politik (parpol) tak nyaman karena kewenangan MK yang bisa mengutak-atik hasil pemilu. Kewenangan besar MK itu melampaui kewenangan DPR.
Baca juga : DPR Belum Optimal Jalankan Fungsi Legislasi
"Kecemasan-kecemasan karena merasa berada di bawah MK membuat DPR mencari jalan untuk mengendalikan MK secara legal," ucap Lucius.
Lucius prihatin karena revisi UU MK ditujukan kepada hakim yang sejatinya pengawal konstitusi. Namun, posisi mereka kini rentan diutak-atik.
"Yang memprihatinkan soal kepastian itu justru ditujukan kepada para hakim mahkamah konstitusi, yang dari mereka diharapkan bisa memperkuat kepastian hukum kita. Bagaimana hakim MK bisa bekerja sungguh-sungguh jika nasib jabatan mereka rentan diutak-atik," ujar Lucius.
Baca juga : Revisi UU MK Butuh Kesamaan Sikap
DPR dan pemerintah diam-diam menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir memimpin rapat kesepakatan revisi UU MK dibawa ke paripurna. Adies telah meminta persetujuan dari para Anggota Komisi III dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
"Atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan Revisi UU di tingkat Panitia Kerja (Panja), yang menjadi dasar pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat I pada hari ini. Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap Revisi UU Mahkamah Konstitusi di Sidang Paripurna DPR-RI,” kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Mei 2024. (Z-7)
Terkini Lainnya
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Pemungutan Suara Ulang di Samosir, PKB Unggul
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Ketua DPR Puan Maharani Dinilai tidak Mampu Tingkatkan Jumlah Kehadiran Anggotanya saat Rapat
Formappi Minta agar Parlemen tidak Grusa-grusu Revisi UU MD3
UU MD3 Berpotensi Direvisi, Bagi-Bagi Jatah Terbuka Lebar
Jokowi Jelas Pertontonkan Keberpihakan
Formappi: Kinerja DPR Memburuk Jelang Pemilu
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap