visitaaponce.com

ISU impor atau penggunaan produk luar negeri sampai sekarang masih terus menjadi masalah. Ini menjadi ironi di tengah gencarnya kampanye penggunaan produk dalam negeri. Sebab, anggaran negara untuk belanja barang mencapai Rp400 triliun. Bila dana ini dialokasikan buat perusahaan perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang, kemudian dibeli oleh kantor pemerintahan, maka ekonomi akan berputar dan akan menguntungkan para pengusaha dalam negeri. 

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan catatan oleh Center Of Economic and Law Studies (Celios) menyebut bahwa penelitian mereka sejak dulu menemukan tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan jasa dan barang di kementerian dan lembaga. 

"Satu masalah yang sering disampaikan adalah barang-barang yang disediakan oleh para penyedia barang lokal tidak memenuhi standar yang ditentukan ada antara requirement dengan hasil yang dihasilkan oleh pasar itu sendiri," kata wanita yang akrab disapa Rerie, dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Edisi ke-97, dengan tema Membumikan Bangga Buatan Indonesia, Rabu (30/3). 

Sementara dengan berkembangnya ekonomi digital, ada banyak sekali perubahan perilaku terhadap konsumen, yang dibarengi juga dengan berubahnya pola pasar termasuk tersedianya barang. 

Tidak mungkin Indonesia bisa menutup atau menahan begitu saja masuknya barang-barang asing, apalagi yang kemudian harga yang sangat bersaing dan sangat mudah didapat. Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana rantai ekonomi terjadi dan bagaimana pola kerja dari para penyedia barang lokal itu sendiri. 

"Tentunya ini juga banyak berhubungan dengan UMKM untuk mampu menyediakan atau memenuhi kebutuhan pasar sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen," kata Rerie. 

Perubahan investasi, infrastruktur, dan penelitian pengembangan pendidikan sudah sangat dinamis. Oleh karena itu para pengambil kebijakan melihat dan kemudian dapat menyelaraskan dengan berbagai macam data yang terbaru. 

"Bagaimana kita kemudian memberikan arti atau memaknai sebuah rasa bangga buatan Indonesia yang telah lama digaungkan. Bagaimana rasa itu tidak berhenti kepada slogan dan bagaimana kita semua dapat betul-betul mengaplikasikannya," kata Rerie. 

Sebab bangga buatan Indonesia tidak hanya sekedar masalah pasar, tapi juga berbicara masalah kedaulatan negara, ketahanan dan harga diri sebagai sebuah bangsa. 

"Maka kemudian bangga buatan Indonesia betul-betul harus bisa menjadi sebuah frasa yang membumi, terlihat dalam keseharian kita, dan memberikan manfaat," kata Rerie. 

Pengajar Departemen Sosiologi Universitas Padjajaran Fadhil Nurdin mengatakan dari perspektif sosiologi pembangunan, yang dimaksud dengan membumikan bangga buatan Indonesia, dalam praktek pembangunan masyarakat perlu dibangun nilai-nilai dan pengetahuan dasar utamanya. 

Kedua, kalau bangga buatan Indonesia dikatakan gerakan nasional maka ini harus menjadi realitas modal sosial untuk memberi kontribusi. Misalnya ini bangga dengan buatan Indonesia, maka konstruksinya harus dibangun gerakan baru gerakan dan menguatkan para aktor pembangunan berlandaskan agenda politik. 

"Agenda politik itu artinya menggunakan kekuasaan mencakupi semua elemen produktif jaringan kekuasaan, untuk mengakses sumber-sumber kemasyarakatan," kata Fadhil. 

Baca juga : Sasa Ekspor Bumbu Masak ke Bulgaria, Bisa Digunakan Sebagai Bumbu Rendang 

Ketiga, harus bergerak dari paradigma realisme konstruktif, yaitu fokus pada action model dengan pendekatan metode berpikir, kolaborasi reflektif, dan riset, serta kebijakan intervensi bersifat kolektif. 

"Sehingga perjuangan aktor tidak hanya sekedar gerakan nasional jargon, tetapi secara konstruktif ada identitas posisi. Jadi harus ada agenda politik sehingga penyesuaiannya bisa cepat. Dengan demikian perubahan kelembagaan dan juga diikuti oleh perubahan sikap," kata Fadhil. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan IGK Astawa mengatakan membumikan bangga buatan Indonesia perlu kolaborasi tidak hanya di sektor perdagangan yang besar namun semua sektor kementerian lain. 

Agar peran pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan produk dalam negeri akan dinikmati oleh masyarakat. Perdagangan melalui sistem elektronik dan digital yang mengalami peningkatan bisa menjadi peluang dalam kegiatan perdagangan, selama kebijakannya mendukung. 

Kementerian Perdagangan dalam strateginya, pertama meningkatkan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik, seperti kebijakan mewajibkan minimarket supermarket mengutamakan penjualan produk dalam negeri. 

Kedua, memberi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri menjadi penting. Ketiga adalah peningkatan kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi. 

Chief Content Officer Vidio.com, Tina Arwin mengungkapkan pada platform streaming yang dikelolanya, konten lokal produk anak bangsa sangat diminati konsumen.  

Bahkan, ungkap Tina, pada Februari 2022 konten lokal tayangan Vidio.com menempati peringkat pertama dari sisi jumlah penonton. 

Musuh utama para kreator konten saat ini, tegas Tina, adalah praktik pembajakan terhadap karya para kreator yang menciptakan kerugian hingga Rp400 miliar per tahun.  

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru berpendapat untuk meningkatkan rasa bangga buatan Indonesia harus didorong lewat sejumlah kebijakan berdasarkan peta jalan yang kita buat.  

Sementara itu, Wartawan Ekonomi Harian Media Indonesia, Raja Suhud menilai upaya untuk mewujudkan bangga buatan Indonesia hingga saat ini baru pada titik semangat, belum menyentuh hal-hal yang substansial. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkannya.  

Jurnalis senior, Saur Hutabarat menduga belum tumbuhnya rasa bangga terhadap buatan Indonesia hingga kini bukan karena produk lokal yang ada tidak layak pakai, tetapi karena rasa patriotisme bangsa ini sudah luntur. (OL-7)