visitaaponce.com

PENGAMAT pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa sensus pertanian 5 tahun sekali yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo, sebenarnya belum tentu mampu untuk menghasilkan data yang mutakhir dalam sektor pertanian.

Kendati demikian, ia tetap meyakini bahwa sensus pertanian 5 tahun sekali tetap jauh lebih baik ketimbang sensus pertanian 10 tahun sekali. Hal itu dikarenakan sektor pertanian memiliki dinamika yang begitu cepat.

"Sebenarnya sensus pertanian 5 tahun sekali pun tidak mampu menangkap dinamika yang begitu cepat. Tapi tentu hal itu lebih baik ketimbang 10 tahun sekali," kata Khudori kepada Media Indonesia, Senin (15/5).

Baca juga: Gobel: Sebaiknya Pemerintah Subsidi Pertanian ketimbang Mobil Listrik

Ia melanjutkan, jika pemerintah ingin melakukan sensus pertanian 5 tahun sekali harus tetap ada pertimbangan baik dari sisi SDM maupun anggaran, mengingat sensus pertanian tersebut membutuhkan anggaran yang cukup tinggi.

"Jika sensus pertanian 5 tahun sekali ingin dilakukan, perlu ada penguatan dari sisi SDM maupun anggaran, karena sensus pertanian itu perlu anggaran yang lumayan. Jika sensus pertaniannya bagus, datanya baik, kebijakan yang dibuat dari yang baik ini pun akan baik," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Harap Sensus Pertanian 2023 Lahirkan Data Kebutuhan Pupuk Subsidi yang Akurat

Lebih lanjut, Khudori juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga rekomendasi yang harus disediakan dalam sensus pertanian di tahun 2023 ini. Di antaranya ialah terkait dengan data investasi pertanian.

Menurutnya, hingga saat ini Indonesia sendiri tidak memiliki data investasi terkait pertanian. Padahal, lanjutnya, data investasi pertanian sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dan masyarakat dalam berinvestasi di sektor tersebut.

Kemudian, terkait dengan kesejahteraan petani. Menurut Khudori, hingga saat ini belum ada indikator yang dapat mengukur tentang kesejahteraan para petani.

Ia mengatakan, saat ini masih banyak pihak yang salah kaprah menggunakan NTP (nilai tukar petani) sebagai proksi kesejahteraan petani. Padahal, NTP sendiri sama sekali tidak dapat mengukur kesejahteraan para petani.

"NTP hanya melihat sejauh mana atau seberapa besar yang diterima petani atas pengeluaran yang dikeluarkan. Sama sekali tidak ada kaitan dengan kesejahteraan. Dan anehnya, NTP dimasukan sebagai salah satu indikator dalam APBN," ujarnya.

Terakhir, Khudori juga menyinggung soal buruh tani. Ia mengatakan, pemerintah terlalu abai dengan para buruh tani yang seharusnya memiliki data akurat untuk mengetahui jumlah para buruh tani saat ini agar dapat diperhitungkan sebagai profesi.

"Apakah buruh tani ini menjadi bagian penting dari pertanian? Apakah ini diakui sebagai profesi? Berapa jumlah buruh tani saat ini? Tidak ada datanya. Jadi, menurut saya, memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan SP ke depannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pelaksanaan sensus pertanian tidak dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Jokowi ingin jangka waktu pelaksanaan sensus dipersingkat.

"Mestinya ini setiap lima tahun. Biayanya juga tidak banyak, mungkin Rp3 triliun," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5).

Jokowi menegaskan bahwa biaya Rp3 triliun bukan menjadi persoalan bagi pemerintah untuk sensus pertanian. Sebab, sektor pertanian sangat penting karena menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak.

"Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun ini dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu. Menurut saya juga kelamaan," kata Jokowi.

Jokowi berharap sensus pertanian 2023 dapat melahirkan data yang komprehensif. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pertanian dapat sesuai dengan kondisi di tengah masyarakat.

"Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan tidak paling terkini," ujar Jokowi. (Fik/Z-7)