visitaaponce.com

Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran

Wamenaker Afriansyah Noor, saat berdialog dengan pejabat senior Asia-Gulf Cooperation Council (GCC) di Taguig, Filipina, Rabu (31/5).
Wamenaker Afriansyah Noor, saat berdialog dengan pejabat senior Asia-Gulf Cooperation Council (GCC) di Taguig, Filipina, Rabu (31/5).(Ist/Kemenaker)
Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran
Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran(Ist/Kemenaker)
Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran
Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran(Ist/Kemenaker)
Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran
Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran(Ist/Kemenaker)

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementeriaan Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengemukakan pentingnya kerja sama bilateral yang baik antara negara asal dan negara tujuan penempatan pekerja migran.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan, kerja sama bilateral yang baik akan menjadi perangkat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran.

"Kami percaya bahwa kerja sama bilateral yang baik antara negara asal dan negara tujuan akan meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran di negara tujuan," kata Wamenaker pada Dialog Pejabat Senior Asia-Gulf Cooperation Council (GCC) di Taguig, Filipina, Rabu (31/5).

Baca juga: Indonesia Berbagi Pengalaman Biaya Rekrutmen dan Mobilitas Tenaga Kerja

Wamenaker menyatakan, kerja sama bilateral tersebut dapat diterjemahkan dengan perjanjian bilateral, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mendukung dan memastikan praktik migrasi yang aman, teratur, dan memfasilitasi perekrutan yang adil dan etis.

Baca juga: Polteknaker Harus Terus Inovasi dalam Wujudkan SDM Unggul

"Yang lebih penting lagi, di bawah MoU tersebut harus ada kontrak kerja standar yang sesuai dengan standar ILO yang mencakup jam kerja, jam istirahat, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, cuti dan hari libur, dan sebagainya," ucapnya.

"Kontrak kerja standar terpadu ini penting, sehingga harus dibuat dan ditentukan oleh kedua pemerintah, yakni pemerintah darinegara asal dan pemerintah negara tujuan," imbuhnya.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat