visitaaponce.com

AKADEMISI Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai rencana proyek pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya semestinya dibatalkan. Pemerintah diminta untuk terlebih dulu melihat output dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Meski pengerjaan proyek kereta cepat tak sepenuhnya mengandalkan APBN, kata Djoko, namun dana publik tetap terkucur melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan BUMN yang ditugaskan untuk mengeksekusi proyek tersebut. Karenanya, ketimbang berakhir sia-sia, pengambil kebijakan didorong untuk menunggu hasil yang didapat dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Memang lebih baik bertahap, lihat Jakarta-Bandung dulu saja, kalau bagus baru lanjut, kalau tidak, ya hanya jadi membebani negara saja meski bukan utang. Tapi PMN itu kan juga beban negara," kata Djoko saat dihubungi, Rabu (26/7).

Baca juga: Wamen BUMN: Penyelesaian Tol Trans Sumatra Tahap 1-2 Butuh Dana Rp30 T

Ia yang merupakan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu juga masih meragukan hasil positif dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pemerintah tak menunjukkan keseriusan dan tidak memiliki penghitungan yang matang.

Baru kali ini, kata Djoko, kereta api cepat dibangun di pinggiran kota. Lokasi itu dinilai tidak strategis. Alasan untuk mendukung perpindahan penumpang pesawat udara dari Jakarta ke Bandung juga dianggap irasional.

Baca juga: Disuntik PMN Rp10,49 Triliun, 13 BUMN Belum Selesaikan Pekerjaannya Sejak 2015

Selain itu, ekosistem transportasi yang bisa mendukung Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga belum diketahui akan seperti apa. 

"Di Bandung sendiri tidak ada apa-apa dari Pemprov-nya. Bingung nanti penumpangnya, keluar dari stasiun mau naik apa, masak naik ojol? Itu tugas Pemprov Jabar. Mereka itu harus menyiapkan feeder, feeder-nya apa. Itu tidak ada, kacau," tutur Djoko.

Dia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedari awal. Sebab, kala itu pengambil kebijakan mengatakan menginginkan agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun tak berselang lama, pemerintah justru mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II. 

"Konyolnya lagi, pemerintah membangun Japek 2, itu tujuannya apa? Kalau mau bangun kereta cepat, ya sudah Japek 2 tidak usah dibangun, tapi kan dibangun, ya ngapain? Jadi tidak jelas. Saya tidak mengerti itu ide siapa," ujar Djoko.

Karena nasi sudah menjadi bubur, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung nyaris rampung, mau tak mau itu harus didukung pemanfaatannya. "Kalau barangnya sudah jadi, ya kita dukung, kasihan kalau tidak didukung, malah jadi sia-sia. Berapa triliun PMN di sana," tutur Djoko.

Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah menyubsidi angkutan kereta untuk logistik. Itu dinilai lebih murah ketimbang harus mengerjakan proyek baru yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Hal tersebut menurutnya juga lebih baik dibanding harus menggelontorkan uang perbaikan jalan setiap tahunnya.

"Sebenarnya sekarang pun bisa untuk logistik, tapi pemerintah tampaknya tidak mau. Itu justru lebih baik dari pada di jalan raya lalu ODOL (Over Dimensi Over Loading) terus. Bisa dialihkan kereta itu untuk logistik," terang Djoko.

"Disubsidi saja untuk kereta logistik dari pada setiap tahun untuk memperbaiki jalan. Itu akan bagus untuk di Pulau Jawa. Setiap tahun kita tahu Jalur Pantura itu rusak terus. Lagi pula sekarang sudah double track (di utara), yang selatan juga sudah selesai, pakai saja itu untuk angkutan barang," lanjutnya. (Mir/Z-7)