visitaaponce.com

PT Sarana Multi Infrastruktur telah ditunjuk sebagai pelaksana dari country platform Energy Transition Mechanism (ETM) Indonesia pada forum G-20 akhir tahun lalu di Bali. Namun hingga kini mekanisme bagi perusahaan untuk menjalankan peran tersebut urung jelas.

"Beberapa permasalahan krusial yang perlu segera diselesaikan, menurut saya, sebagian di antaranya adalah mengenai penugasan langsung, penunjukan langsung, dan mekanisme," ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam seminar side event ASEAN Indonesia 2023 bertajuk Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates, Jakarta, Rabu (23/8).

"Kita juga perlu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk menetapkan, agar kita bisa menjalankan peran sebagai country platform dan apa sebenarnya mekanismenya, protokolnya, yang perlu dilakukan sedemikian rupa," tambahnya.

Diketahui PT SMI ditunjuk sebagai country platform ETM untuk mengembangkan kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM di Tanah Air. Program ETM akan didanai melalui skema blended finance (pembiayaan campuran) yang dikelola oleh PT SMI.

Pendanaan itu berasal dari berbagai sumber baik sektor publik maupun privat, seperti lembaga pemerintahan, bank pembangunan, bank komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asuransi, serta lembaga filantropis lokal dan internasional, untuk memobilisasi dana dalam rangka pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menyampaikan, Kemenkeu masih menyusun dan mengembangkan aturan mengenai mekanisme ETM.

Aturan itu juga memuat hal lain seperti tata kelola dalam transisi energi, mengenai pembiayaan, hingga mengenai penjaminan dari risiko. Beleid tersebut juga nantinya bakal memuat ihwal proses pendanaan mulai dari tingkat proposal.

"Menteri keuangan, menteri energi, menteri badan usaha milik negara, akan menjadi dewan pengarah yang bertugas menilai setiap proposal, setiap ide proyek yang kami dapatkan dari PT SMI, kemudian kami menilai dukungan pemerintah dalam bentuk de-risking, pinjaman komersial, bantuan teknis, subsidi lainnya yang bisa dilakukan," jelas Parjiono.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, Country Platform ETM Indonesia telah berhasil mengamankan dana senilai US$500 juta, setara Rp7,6 triliun (kurs: 15.304) dan masih berpotensi menjadi lebih besar.

"Itu masih berpotensi bertambah US$4 miliar yang berasal dari ADB, Bank Dunia, dan tentunya anggaran pemerintah," kata Febrio.

Indonesia, lanjut dia, patut berbangga dengan hadirnya ETM di Tanah Air. Itu dianggap dapat mendukung upaya transisi energi dengan fokus utama pada pemensiunan PLTU batu bara dan menggantinya dengan sumber energi yang ramah lingkungan.

"Indonesia menetapkan ETM sebagai kerangka keuangan campuran yang akan memobilisasi sumber daya keuangan untuk mendukung dan juga dukungan dari mitra internasional, termasuk lembaga multilateral, bilateral, filantropi dan sektor swasta untuk transisi energi yang adil dan terjangkau," pungkas Febrio. (E-1)