visitaaponce.com

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Beragam strategi kebijakan dilaksanakan agar optimalisasi pemanfaatan energi bersih dapat terealisasi di Tanah Air.

Hal itu ia sampaikan dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Climate Action for Development oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13/12). "Yang ingin kami coba tingkatkan pertama adalah transisi energi dengan JETP (Just Energy Transition Partnership), AZEC (Asia Zero Emission Community), kami akan melakukan hal-hal transisi melalui panas bumi," ujarnya.

Airlangga mengatakan, dukungan dari JETP dan AZEC dalam transisi energi yang dilakukan Indonesia ialah melalui skema pendanaan. Namun transisi energi tak melulu soal pendanaan. Setidaknya ada sejumlah tantangan yang dapat memperlambat upaya perpindahan tersebut.

Baca juga : Transisi Energi Butuh Biaya Besar, Eksekusi Program JETP di ASEAN Jadi Solusi

Salah satunya ialah terkait dengan kebijakan fiskal, utamanya dari sisi pemanfaatan energi panas bumi. Airlangga menilai rezim pajak saat ini masih memberikan perlakuan sama atas energi panas bumi dengan energi minyak dan gas. Dengan kata lain, panas bumi menjadi kurang menarik dar sisi investasi.

"Sekarang ini kami lakukan studi untuk mempermudah itu semua. Kita harus berupaya lebih keras lagi, lebih signifikan, membuat rencana lebih rinci, alih-alih hanya jadi diskusi di COP (Conference of The Parties)," kata dia.

Salah satu proyek yang bakal didanai oleh AZEC ialah pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dengan kapasitas 4,8 giga ton. CCUS merupakan teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon sehingga tidak terlepas ke atmosfer.

Baca juga : Greenpeace: Belum Ada Capres dan Cawapres yang Kedepankan Isu Lingkungan

Berdasarkan studi Chevron, kata Airlangga, untuk menurunkan suhu bumi 0,5 derajat celcius pada 2025, dibutuhkan kapasitas CCUS sebesar 1 giga ton. Dengan kata lain, kapasitas CCUS yang bakal dimiliki Indonesia jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dunia.

"Artinya cadangan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi rumah karbondioksida dunia. Itu kenapa kami diskusi dengan presiden, 70% untuk dalam negeri dan dunia 30%, dunia sebetulnya hanya membutuhkan 20% dari cadangan Indonesia," kata Airlangga.

Upaya transisi energi lain yang dilakukan Indonesia ialah melalui hilirisasi sumber daya alam untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah yakni melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dalam pemanfaatan mineral penting (crirical minerals).

Baca juga : Transisi ke Energi Rendah Karbon jadi Satu Keharusan

"Dengan IPEF ini level berikutnya adalah critical minerals, bekerja sama dengan Australia dan Kanada dan membuat Amerika Serikat lebih terbuka, dan mereka memiliki keterbatasan akibat UU yang mereka luncurkan, di mana 40% baterai dari EV harus dibuat dari dalam negeri, jadi mereka belajar dari Indonesia. AS itu meniru kebijakan kami," pungkas Airlangga.

Rekomendasi Bank Dunia

Diketahui, Bank Dunia dalam laporan IEP bertajuk Climate Action for Development merekomendasikan Indonesia mempercepat transisi hijau dengan mengembangkan rencana untuk menyelesaikan reformasi subsidi bahan bakar dan memperluas penetapan harga karbon.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, hal tersebut dapat menyederhanakan atau menghapuskan langkah-langkah perdagangan non-tarif yang berlaku untuk barang-barang ramah lingkungan.

Baca juga : Ini 3 Mesin Pendorong Ekonomi Nasional

"Melalui serangkaian tindakan yang ditargetkan, Indonesia dapat meningkatkan pendorong produktivitas dan efisiensi, membantu mengurangi biaya jangka pendek dari pengurangan emisi dan adaptasi, sekaligus memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang," pungkasnya. (Z-4)