Ketua Umum PPUN Dorong Usaha Peternakan Berkelanjutan dan Berdaya Asing
NAIKNYA harga bahan baku pakan terutama bungkil kacang kedelai dan jagung, menyebabkan naiknya harga pakan dan DOC (day old chick). Satu sisi harga live bird sangat fluktuatif dan cenderung melemah seiring dengan turunnya daya beli.
Berbagai cara telah diupayakan pemerintah terutama mengatur supply dan demand di hulu (gps) dan SE di hilir (doc final stock). Kejadian ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan belum menemukan titik temu.
"Masalah klasik ini adalah masalah bersama baik pemerintah sebagai pengatur regulasi maupun perusahaan swasta dan peternak mandiri sebagai pelaku dalam bisnis ini," jelas Ketua Umum Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN) Wismarianto saat pelantikan pengurus PPUN periode 2023-2028, di Bogor, Rabu (8/11)
Baca juga: Harga Kedelai Impor Melejit, Perajin Perkecil Ukuran Tempe
"Sudah saatnya ketiga komponen ini duduk bersama untuk saling memberikan masukan tanpa menonjolkan ego masing-masing," ungkap Wismarianto
Untuk itu PPUN, lanjut dia, sebagai salah satu asosiasi peternakan mencoba mengajak untuk duduk bersama, memberikan masukan kepada pemerintah dan perusahaan integrasi agar usaha peternakan bisa berkelanjutan dan berdaya saing dengan negara lain.
"Tentunya dengan memberikan kesejahteraan bagi pelaku budidaya ayam broiler dalam negeri," ujarnya.
Adapun usulan-usulan yang menjadi prioritas PPUN adalah pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan Permentan No 32 Tahun 2017, dengan cara mengaudit jumlah populasi ayam broiler skala nasional sehingga bisa diseimbangkan dengan permintaan pasar.
Baca juga: Peternak Rakyat Terjepit dalam Sistem Industri Peternakan Ayam
"Kedua, mendorong pelaksanaan Permentan No 32 Tahun 2017, khususnya kuota DOC FS 50% untuk peternak mandiri dan 50% untuk perusahaan besar agar bisa dilaksanakan secara benar," kata Wismarianto.
Ketiga, mendorong agar pelaksanaan pembangunan RPA untuk mengamankan 100% LB bagi perusahaan yang sudah diperintahkan sejak tahun 2017 dengan janji penyesuaian selama 2 tahun segera bias direalisasikan.
Baca juga: Kementan dan Pemkab Banjar Sinergi Dukung Wirausaha Peternakan Itik
Keempat, dengan adanya kuota di hulu (gps), seharusnya tidak disertai dengan kebijakan SE di hilir (final stock) dengan pertimbangan kuota di hulu sudah mencerminkan supply demand di final stock.
"Segera terbentuk segmentasi pasar yang jelas bagi peternak kecil mandiri dan perusahaan besar," tutur Wismarianto. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Asperda Gelar Silatnas di Bandung, Prospek Usaha Rental Mobil Terus Tumbuh
Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Gugatan 01 dan 03
Asosiasi Pengusaha Walet Bentuk Forum Komunikasi Bersama
APLI Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Debat Calon Ketum BPP HIPMi, Bagas Adhadirgha Soroti Bonus Demografi
Apkasi Seleksi 35 Finalis Putri Otonomi Indonesia (POI) di Bogor
Pakan Unggas Berbasis Maggot dan Ekstrak Daun Meniran Dikembangkan
Peneliti UGM Minta Mahasiswa KKN Kenalkan Rumput Gama Umami Dukung Swasembada Ternak
Stop Impor Jagung, Kementan Minta Bulog Serap Produksi
Guru Besar UGM: Perubahan Iklim Turunkan Kualitas Ternak
Bisa Panen 6 Kali Setahun, Rumput Gama Umami Pakan Unggul dan Adaptif Iklim
Peternak Karawang Dapat Bantuan Pakan dari Ajinomoto dan RHJ
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap