visitaaponce.com

AKSELERASI atau percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lambat, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Angka pertumbuhan konsisten berada di kisaran 5%. Sampai saat ini tak ada tanda-tanda ekonomi nasional akan meloncat ke angka yang lebih tinggi.

"Kita selalu berada di angka 5%, sulit sekali menuju 6%, bahkan lima tahun terakhir di bawah 5,5%, jadi tingkat pertumbuhannya tidak konsisten menuju angka yang lebih tinggi," ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Media Indonesia, Rabu (8/11).

Pertumbuhan yang stagnan juga diikuti dengan kualitas yang kurang baik. Sebab, angka pengangguran tak berkurang signifikan mengikuti angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Baca juga : Pengangguran Terbuka di Indonesia Turun di Angka 5,32%

Setiap 1% pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia hanya mampu menciptakan dan menyerap 340-350 ribu tenaga kerja. Padahal setiap tahunnya ada 3,5 juta hingga 4 juta angkatan kerja baru yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja.

Hal tersebut terjadi karena investasi yang masuk ke Tanah Air tak banyak menyediakan lapangan kerja. Penanaman modal yang mengalir ke Indonesia lebih banyak di sektor pertambangan yang sedikit menyerap yenaga kerja.

"Yang menjadi masalah adalah investasi yang masuk itu tidak menciptakan lapangan kerja yang besar karena masuknya di sektor pertambangan, jasa, ketimbang industri, sehingga investasi dan pertumbuhan yang tinggi tidak signifikan mengurangi pengangguran," terang Tauhid.

Baca juga : Ini Jurus Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Minimmya lapangan pekerjaan itu menyebabkan kerawanan status penduduk. Jumlah penduduk miskin dapat bertambah dan ketimpangan berpotensi kian melebar. Tauhid mengatakan, data-data yang menunjukkan penurunan kemiskinan di Indonesia banyak didorong oleh beragam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah.

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak serta merta membuat masyarakat lepas dari jerat kemiskinan. Sebab, bantuan yang diberikan hanya mampu sedikit meringankan beban perekonomian masyarakat.

Dus, masyarakat pemerima bantuan sosial berada dalam posisi yang amat rentan untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan.

Baca juga : Miris, 7,99 Juta Orang Indonesia Berstatus Pengangguran Terbuka

"Penurunan kemiskinan itu banyak dikeroyok oleh bantuan sosial yang diberikan pemerintah, besar sekali sampai Rp400 triliun, sehingga banyak yang tertolong walaupun masih rentan karena begitu inflasi tinggi, dia bisa mudah sekali masuk ke dalam garis kemiskinan," terang Tauhid.

Karenanya, menurut dia, Indonesia perlu mengubah desain akselerasi perekonomian. Orientasi harus diarahkan pada sektor yang mampu tumbuh cepat dan berkonfribusi besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan Tauhid, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tampak terhenti di kisaran 5%. 

Baca juga : Kurangi Angka Pengangguran Indonesia, Ralali Agent Siapkan Tenaga Kerja Andal dan Berkualitas 

Meski disebut relatif baik, secara umum kinerja perekonomian itu bahkan belum jauh lebih apik dibanding sebelum pandemi covid-19 melanda.

"Upaya untuk akselerasi pernah dicanangkan oleh Pak Jokowi sejak 10 tahun lalu, targetnya minimal 7%, dan itu belum pernah tercapai sampai sekarang. Itu berarti akselerasi pertumbuhan ekonomi memang masih lambat walaupun sudah ada pembangunan infrastruktur, sudah ada yang katanya transformasi digital, ada hilirisasi dan lainnya. Jadi memang kualitas pertumbuhan ini masih banyak yang harus digenjot," kata Faisal.

Pernyataan dua ekonom tersebut sejalan dengan misi bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan yang menginginkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Optimistis Target Investasi Rp1.650 Triliun Tercapai

Anies menturkan, angka pertumbuhan ekonomi tinggi tak serta merta perekonomian Indonesia telah berkualitas. 

"Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran, tetapi (juga) ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya," kata dia.

Anies menambahkan, penarikan investasi secara masif juga tak serta merta memperbaiki status masyarakat dan membuka lapangan kerja secara luas. Kondisi tersebut justru terjadi di sejumlah daerah yang dijadikan kawasan industri maupun investasi.

Baca juga : Usaha Tiongkok Perluas Lapangan Kerja dan Menstabilkan Pasar Rumah

"Masyarakat di banyak tempat hanya menjadi penonton, tidak merasakan pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun," terangnya.

"Dari tahun 2013 sampai 2022,kalau kita perhatikan, investasi meningkat di 2013 dari Rp399 triliun menjadi Rp1.200 triliun di tahun 2022, tetapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun," sambung Anies.

Menyoal ketimpangan, Anies mengatakan, hal itu dapat dilihat dari timpangnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah barat dan timur Indonesia selama 10 tahun terakhir. IPM Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 menjadi 74,19 pada 2022. (Z-5)