Bansos di Indonesia Dinilai tak Masuk Akal
PROGRAM bantuan sosial (bansos) di Indonesia dinilai tak masuk akal dan lebih banyak ditujukan untuk menggapai kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya beragam bansos yang digulirkan justru secara tak langsung memberatkan keuangan negara.
"Ada 100 juta orang yang ditanggung bansos itu, itu kebangetan, keterlaluan. Jumlah warga miskin itu 25 juta orang, tetapi bansosnya 100 juta orang. Ini tidak masuk akal," ujar ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini saat dihubungi, Jumat (5/1).
"Jadi ini adalah kebijakan yang jongkok secara akal sehat. Karena memang politisi itu kecenderungannya memaksimumkan anggaran, memorot anggaran semaksimal mungkin untuk terpilih, tidak apa-apa, tetapi kebijakannya itu harus ada kontrol," tambahnya.
Baca juga : Gusdurian : Pilpres Dua Putaran bukan Pemborosan
Bansos, kata Didik, sejatinya merupakan program yang mulia selama pelaksanannya benar. Namun acap kali di Indonesia bansos dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan politik, sehingga program tersebut lebih sarat politis ketimbang dukungan sosial.
Dengan kata lain, bansos yang digulirkan dengan kepentingan politik masuk dalam kategori tindakan korupsi. Pasalnya, uang negara digunakan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan kelompok tertentu.
"Itu sebenarnya merupakan korupsi besar, mengambil anggaran negara untuk kepentingan golongannya. Jadi ini harus ada koreksi dan selama ini tidak ada koreksi. Karena kekuasaannya itu sudah otoriter. Jadi sudah tidak benar. Ke depan ini tidak boleh lagi terjadi," kata Didik.
Baca juga : Airlangga Hartarto Akui Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos
Penyalahgunaan bansos itu menurutnya juga disebabkan oleh kepemimpinan yang tak menerapkan prinsip demokrasi dengan benar.
"Ini karena kita menjalankan demokrasi tidak dengan benar. Orang memusatkan kekuasaannya seperti raja. Kemudian raja itu walaupun saudaranya, demi kekuasaan, digorok. Jadi kekuasaan itu nomor satu, hati nurani, akal sehat, itu tidak ada. Jadi harus ada koreksi," pungkas Didik. (Z-5)
Baca juga : Ambisi Jokowi Menangkan Gibran, Naikkan Gaji ASN hingga Tingkatkan Anggaran Bansos
Terkini Lainnya
Kemenkeu belum Bisa Pastikan Nasib Anggaran K/L Tahun Depan
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Penjabat Bupati Deiyai Elimelek Minta Perangkat Kampung Pahami Regulasi Kelola Anggaran
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Pentingnya Intervensi Dana Desa untuk Turunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Jumlah Penduduk Miskin Bangka Belitung Naik Signifikan
BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
Penerima Bansos Pakai untuk Judi Online, Wapres Ma'ruf Amin Usul Hentikan Bansos
Ribuan Warga Depok Diduga Mengaku Miskin Demi Anaknya Diterima di SMP Negeri
Rumah Sehat BAZNAS Tanda Keberpihakan kepada Fakir Miskin
RSUD Bulukumba Rawat Bayi Gizi Buruk, Sudah Sering Bolak Balik Berobat
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap