visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengungkapkan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) di tahun 2024 naik 12%, atau Rp53,3 triliun. Kenaikan anggaran bansos, itu berpotensi makin besar politisasi bansos di tahun Pemilu 2024.

"Ada kecenderungan kalau tren dana bansos iitu naik signifikan. Untuk tahun 2024 angkanya naik Rp53,3 triliun atau 12% dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023," ujarnya dalam Diskusi Waspada Tsunami Politisasi Bansos Pada Pemilu 2024, Minggu (7/1).

Dijelaskannya, sebenarnya anggaran bansos 2024 direncanakan sebesar Rp486,8 triliun. Namun angka ini kemudian naik sebesar 12% atau Rp53,3 triliun dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 sebesar Rp443,5 triliun.

Baca juga : DPR Segera Panggil Mendag soal Bansos

Anggaran ini berpotensi dipolitisasi oleh pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024. Pasalnya, penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.

”Bansos ini tidak termasuk vote buying, tetapi politisasi penggunaan anggaran dan politisasi kebijakan yang lebih sistematis dan terstruktur. Jangan sampai proteksi sosial itu disalahgunakan untuk kepentingan politik,” katanya.

Baca juga : Bansos yang Dijadikan Alat Politik Dikategorikan Korupsi

Mantan Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan menuturkan, karena pemilu tinggal 1,5 bulan lagi, akan lebih baik jika bantuan sosial (bansos) disalurkan setelah pemilu. Bawaslu bisa merekomendasikan hal itu, terutama untuk mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan politik elektoral. Apalagi, semua kontestan juga berpotensi menyalahgunakan bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

”Daripada timbul fitnah dan sebagainya, ini hanya menangguhkan saja bukan sampai pemilu selesai. Biasanya, penyaluran bansos tidak di awal tahun juga, tapi di bulan Maret atau April,” kata Abhan.

Abhan menambahkan, tanpa ada jaminan bahwa bansos akan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran, penangguhan penyaluran bansos adalah salah satu upaya mencegah kecurangan pemilu. Menurut dia, menahan penyaluran bansos sesaat lebih efektif untuk mencegah politisasi anggaran.

”Toh, penangguhannya hanya sesaat saja. Jangan disalurkan di Januari-Februari saat menjelang pemilu. Lebih baik di awal Maret atau April,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Mieke Verawati mengatakan sudah ada laporan bahwa di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, warga ketakutan karena didata saat menerima pembagian bansos. Warga juga mengungkapkan, ada ancaman bansos akan dihentikan jika mereka tidak memilih paslon tertentu.

”Bansos sudah turun sejak Desember, di mana ada foto caleg dan paslon tertentu. Warga mengaku menerima beras 5 kilogram, minyak, dan bahan-bahan pangan lainnya, tetapi ada ketentuan dan instruksi untuk memilih calon tertentu,” ucapnya.(Z-4)