DPR Terima Aduan Pembangunan yang Tak Libatkan Warga Lokal di Kawasan Puncak
![DPR Terima Aduan Pembangunan yang Tak Libatkan Warga Lokal di Kawasan Puncak](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/9292346c8496ca9b204ecdc518a42ed0.jpeg)
SEJUMLAH masyarakat yang tergabung dalam organisasi Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI.
Aspirasi tersebut diterima dengan baik oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V Mulyadi.
Salah satu yang menjadi aduan AMBS adalah semakin masifnya pembangunan dan pariwisata di Kawasan Puncak yang tidak memperhatikan perekonomian, lingkungan, dan kearifan lokal setempat.
Baca juga : DPR Terima Aduan Warga Depok Terkait Pembangunan Tangki Raksasa
Misalnya, dengan semakin banyaknya pembangunan dan investasi yang tidak melibatkan masyarakat.
Mendengar aduan masyarakat, Hekal mengatakan Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani dan Jasa Marga sebagai BUMN yang berada di Kawasan Puncak untuk dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.
"Kalau masyarakat sekitarnya datang bawa keluh kesah, tentu memang kalau kesah disampaikan kepada wakil-wakil rakyatnya nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin win-win solution yang bisa diterima," ujar Hekal usai menerima audiensi dengan AMBS di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Baca juga : DPR Ajak Para Kades Perbaiki Kinerja Pengelolaan Dana Desa
Hekal menyadari, semangat berwisata masyarakat di alam terbuka, menjadi salah satu gerakan di BUMN untuk menawarkan wisata alam, salah satunya melalui wisata kebun teh di Puncak.
Namun, hal tersebut harusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Hal inilah yang dinilai tidak terjadi di Puncak.
"Nah yang kami dengar dari sini kan ternyata masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur," tegas politikus Fraksi Partai Gerindra ini.
Baca juga : Mulai Senin, 16 Oktober, Jembatan Cikereteg di Bogor Berfungsi Penuh
Untuk itu, ia berharap BUMN yang ada di Kawasan Puncak dapat menjadi andalan masyarakat dan justru menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia.
"Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua AMBS Muhsin berharap Kawasan Puncak dapat tetap dijaga kearifan lokalnya. Termasuk menjaga kawasan tersebut dari bencana yang mungkin terjadi akibat pembangunan yang semakin masif.
Baca juga : Komisi VI DPR Apresiasi Tol Bocimi Mampu Tingkatkan Perekonomian Sukabumi
"Kami minta solusi yang selama ini memang terjadi secara masif apa yang terjadi di Kawasan Puncak mungkin bapak-bapak juga paham dan tahu berita viral-viral yang ada di media sosial. Kami hanya ingin Puncak ini tetap dijaga kearifan lokalnya," harapnya.
Adapun aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait alih fungsi lahan dan program Pengakuan dan Perlindungan Kehutanan Kemitraam (Kulin KK), maraknya pembangunan yang masif tanpa izin, tata kelola kepariwisataan yang masih belum optimal, sarana dan prasarana fasilitas umum yang masih bermasalah, tata kelola sanitasi yang masih buruk, permasalahan sengketa lahan, hingga keberadaan imigran yang mulai meresahkan. (RO/S-4)
Baca juga : DPR Apresiasi Kementerian PUPR Cepat Tanggap Bangun Hunian Tetap Cianjur
Terkini Lainnya
Aduan Pinjol Masih Marak, YLKI Minta Pemerintah Jangan Pasif
Nomor WhatsApp Pengaduan Kecurangan Pemilu Terblokir, Tim Kuasa Hukum AMIN Akan Usut
Mintarsih Disarankan Mengadu ke Kompolnas Terkait Laporan di Bareskrim
IPW Sebut Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Menurun
Selidiki Kasus Pencurian 15 Juta Data Nasabah BSI, Polri: Kami Tunggu Aduan
DPRD DKI Kritik Perubahan Nama Halte Transjakarta yang Tanpa Sosialisasi
Pengamat: Pencurian dan Perusakan Pipa Pertamina Sangat Membahayakan
Aduan Tarif Rp1 HUT DKI, Warga yang Dipungut Tarif Normal Bakal Dapat Refund
Tak Hanya Di Lampung, Warga Jakarta Juga Banyak Mengadu Soal Jalan Rusak
Pemilik Pejaten Shelter Sampaikan Permintaan Maaf ke Warga Sekitar
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap