Polemik Pembatalan Rektor UNS Harus Dijelaskan ke Publik secara Gamblang
![Polemik Pembatalan Rektor UNS Harus Dijelaskan ke Publik secara Gamblang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/04/f64253956f8faed667f88f36f78f58a0.jpg)
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memutuskan untuk membatalkan pengukuhan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2023-2028 terpilih atas nama Sajidan.
Menanggapi polemik yang terjadi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kemendikbudristek menindaklanjuti, salah satunya dengan menjelaskan kepada publik secara gamblang alasan di balik keputusan tersebut.
“Saya kira harus dijelaskan kepada publik hal-hal yang umum yang bisa dijelaskan kepada publik. Kan, nggak semuanya harus dirahasiakan. Saya kira di era seperti sekarang, nggak bisa kita menutup-nutupi. Kan, (polemik ini) bisa (membuat) tidak kondusif semua di perguruan tinggi,” tutur Fikri melalui pesan suara yang disampaikan Kamis (14/4).
Baca juga: Nadiem Batalkan Hasil Pemilihan Rektor UNS Periode 2023–2028
Pasalnya, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu tidak ingin polemik pembatalan Rektor UNS secara mendadak itu menjadi ‘bola liar’ yang dibiarkan karena tanpa ada tindak lanjut yang pasti. Di sisi lain, ia menegaskan jika memang ada kejanggalan dalam proses pemilihan Rektor UNS, seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Sudah Tanda Tangan Dibatalkan
“Andaikan ada indikasi ketidakberesan, kan itu ada tools, ada alat evaluasi, verifikasi, sehingga nggak ada approvaldulu. Ya, jangan tanda tangan kalau memang tidak (beres). Kan begitu. Ini sudah tanda tangan kemudian dibatalkan karena ada laporan, kemudian ada investigasi, kemudian sebagainya. Ini problematika,” terangnya.
Tahun 2023, beberapa perguruan tinggi Indonesia turut akan menggelar pemilihan rektor. Oleh karena itu, Fikri meminta agar Kemendikbudristek dan setiap elemen perguruan tinggi terkait untuk berupaya memastikan agar proses pemilihan rektor berjalan sesuai dengan peraturan berlaku.
Baca juga: Kisruh Pemilihan Rektor, Kemendikbud-Ristek tidak Bisa Sampaikan Poin yang Dilanggar UNS
“Ini hal-hal strategis dan umum (yang) harus disampaikan kepada publik. Kalo nggak, (akan muncul) spekulasi-spekulasi tersebut (yang) tidak bisa dibendung. Jangan (biarkan) ini jadi ‘bola liar’. Kita kan punya banyak perguruan tinggi,” tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.
Sebagai informasi, melalui Permendikbudristek Nomor 24/Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS tanggal 31 Maret 2023,
Kemendikbudristek menyatakan pembatalan Sajidan sebagai Rektor UNS terpilih periode 2023-2028. Dalam kebijakan tersebut juga dicantumkan pembekuan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS.
Kebijakan ini lahir lantaran Peraturan Majelis Wali Amanat UNS Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor UNS Masa Bakti 2023-2028 yang mencantumkan penetapan rektor baru tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Rektor Terpilih UNS Sajidan diduga melakukan kecurangan demi memenangkan kontestasi tersebut.
Tuduhan Kecurangan
Tuduhan kecurangan itu terkuak melalui munculnya sejumlah postingan di akun media sosial pada November 2022. Usai Permendikbudristek tersebut ditetapkan, Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mengambil alih wewenang MWA untuk mengambil alih tugas yaitu melakukan pemilihan rektor baru UNS ini
Baca juga: Pemerintah Harus Evaluasi MWA untuk Mode Pemilihan Rektor
Di sisi lain, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 19 Tahun 2017 dan Nomor 21 Tahun 2018 mengatur tentang tahap ketiga yakni pemilihan calon rektor.
Pemilihan ini dilakukan dalam rapat senat tertutup yang dihadiri oleh anggota senat dan menteri. Dalam pemilihan, menteri memiliki hak suara sebesar 35 persen sementara senat memiliki hak suara sebesar 65 persen.
Jika dua calon memiliki suara tertinggi dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan rektor putaran kedua. Jika jumlah suara pada putaran kedua masih sama, maka menteri yang akan memutuskan calon rektor terpilih. Pada tahap terakhir, barulah calon rektor terpilih ditetapkan dan dilantik oleh menteri. (RO/S-40
Terkini Lainnya
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII Gelar Kumpul Komunitas Karawo
PDNS Diserang, Kemendikbudristek Jamin Data Penerima KIP Kuliah Aman
Gerakan Sekolah Sehat Tingkatkan Edukasi Sampah Plastik
Pemerintah Tak Henti Dorong Terwujudnya PPDB yang Objektif, Akuntabel, dan Transparan
Jaga Semangat Inklusivitas dan Berkeadilan Sekolah Melalui PPDB
Hilmar Farid: Menjaga Peradaban Melalui Kerja Kebudayaan
Nadiem Bakal Cek Dugaan Dana Pendidikan untuk Makan Siang Gratis
Polemik Buku Sastra, DPR RI Minta Nadiem Makarim tidak Kebablasan Keluarkan Kebijakan Pendidikan
Hanya Tunda Kenaikan UKT, Nadiem Dinilai Cuci Tangan dan Gagal Paham Akar Masalah
Pramuka masih Tunggu Surat Balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek
Kekecewaan Kwarnas Polemik Pramuka tidak Direspon Kemendikbud-Ristek
UGM Nyatakan tidak Naikkan UKT
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap