visitaaponce.com

DOSEN ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor Zulhamsyah Imran membeberkan sejumlah dampak buruk yang akan terjadi bila pemerintah tetap bersikukuh untuk mengeruk sedimentasi laut untuk diekspor.

Ia membeberkan, pertama, pengerukan sedimentasi laut akan meningkatkan tingkat kekeruhan di perairan. Hal itu disebabkan pengambilan hasil sedimentasi laut akan membentuk lubang tidak permanen yang menyebabkan material lumpur bercampur ke air.

"Dengan kekeruhan air yang semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk. Yang terjadi adalah tidak mungkin terjadi proses fotosintesis. Akibatnya, menurunnya produktivitas nelayan," kata Zulhamsyah, Senin (12/6).

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut

Dia memberikan analogi, keruhnya air laut sama dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu penglihatan dan pernapasan manusia. Karena air laut yang keruh, ikan-ikan kemudian akan bermigrasi ke area lain dan nelayan tentu akan dirugikan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa lumpur di laut memiliki peran penting untuk memenuhi nutrisi fitoplankton dan zooplankton yang sangat bermanfaat bagi ikan dan ekosistem laut.

Baca juga: Soal Ekspor Pasir Laut, Pramono Anung: Nanti KKP Buat Aturan Turunan

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengambilan sedimentasi akan menyebabkan tenggelamnya pulau kecil dan pulau besar. Hal itu karena saat proses abrasi berlangsung, pasir yang ditarik dari permukaan akan dialirkan ke lubang hasil penggalian sedimentasi. Akibatnya, pulau berpotensi tenggelam.

"Apakah kita akan menenggelamkan pulau kita? Kita pindahkan pasir ke negara lain dan kita tidak memikirkan keberlangsungan ke depan," tegas dia

Untuk itu, ia menegaskan agar pemerintah membuat kajian yang matang soal rencana ekspor pasir laut. Pasalnya, pengerukan hasil sedimentasi telah terbukti memberikan dampak buruk di sejumlah negara, salah satunya Korea.

"Memang penting bagi negara untuk konstruksi. Tapi berisiko untuk lingkungan, perikanan dan juga biodiversitas," pungkas dia.

Akal-akalan Jokowi untuk Pemilu 2024

Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencurigai rencana ekspor pasir laut merupakan akal-akalan Jokowi untuk memenuhi pendanaan di tahun politik 2024. Pasalnya, aturan itu dinilai bertentangan dengan komitmen perlindungan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Apakah kebijakan ini terkait dengan kepentingan pendanaan sejumlah kelompok usaha di Pemilu 2024, akan terjawab pada perizinan-perizinan yang akan aktif melakukan aktivitas ini. Tapi belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, memang terdapat fakta lonjakan kenaikan jumlah izin hutan dan kebun di tahun politik. Dan kali ini Jokowi memperlihatkan kebijakan serupa,” kata Koordinator Riset dan Kajian Kebijakan WALHI Riau Umi Ma'rufah.

Ia menegaskan, selain merugikan lingkungan dan masyarakat pesisir, pengerukan pasir laut dengan dalih sedimentasi juga akan memperparah terjadinya perubahan iklim.

“Dalam konteks perubahan iklim, kebijakan Jokowi akan semakin memperparah ancaman terhadap keseleamatan lingkungan dan rakyat yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Dalam konteks perubahan iklim, jelas ancaman naiknya kenaikan permukaan air laut akan diperparah ancaman abrasi dan intrusi dari aktivitas ekstraktif ini,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa negara hanya berpihak pada investasi, bukan rakyat dan ekosistem.

“Negara sudah jelas mengabaikan kepentingan rakyat dan alam dengan lebih berpihak pada investasi. Tentunya ini akan membuat perjuangan mempertahankan pesisir dan pulau-pulau kecil dari kerusakan laut makin berat," pungkas dia. (Ata/Z-7)