Mensos Sebut Jaminan Sosial Harus Dimiliki oleh Seluruh Masyarakat
![Mensos Sebut Jaminan Sosial Harus Dimiliki oleh Seluruh Masyarakat](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/dc77587253e9e7cd1e6eecf854341322.jpg)
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengatakan bukan hanya warga miskin yang harus memiliki jaminan sosial. Warga menengah atau warga mampu pun dapat berisiko jatuh miskin karena tidak memiliki jaminan kesehatan saat dia sakit. Maka dari itu, menurutnya, jaminan sosial harus dimiliki seluruh masyarakat.
“Dulu di Surabaya, saya menyebutnya Sadikin (Sakit Menjadi Miskin). Jadi dia itu keluarga yang tidak miskin, bisa makan. Tapi begitu harus bayar operasi Rp100 juta, dia langsung jatuh miskin,” ungkap Risma, Kamis (30/11).
Lebih lanjut, Risma menyebutkan, untuk masyarakat miskin dan rentan, Kementerian Sosial telah menyediakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipergunakan untuk data sumber BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data ini pun selalu diperbarui karena tiap harinya selalu ada kelahiran, kematian, orang yang sudah lepas dari kemiskinan, atau justru baru saja jatuh miskin.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Klaten Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial di Desa Sidowayah
Saat ini, masih banyak kelompok pekerja rentan, yang umumnya bekerja di sektor informal, belum menjadi peserta dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini berarti banyak pekerja yang belum terjamin.
Untuk mengatasi permasalah tersebut, Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dadang Solihin menyebutkan ada beberapa hal yang bisa diupayakan untuk menguatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu penguatan payung hukum baik di pusat maupun di daerah, penyediaan dana sesuai regulasi.
“Ada beberapa hal yang diperlukan dalam penguatan jamsosnaker, yaitu penerbitan instruksi presiden atau mandat bagi pemerintah daerah. Kedua meminta pemerintah daerah untuk terus melindungi dan menyediakan dana perlindungan untuk pekerja wilayah sesuai regulasi yang ada,” papar Dadang.
Baca juga: DJSN: Capres dan Parpol Peserta Pemilu 2024 Minim Pemahaman Jaminan Sosial
Selain hal tersebut di atas, pemerintah juga harus memberikan dukungan dalam bentuk mewajibkan kepesertaan jamsosnaker, sosialisasi jamsosnaker, dan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif.
“Pemerintah juga harus mendorong pekerja formal yang berstatus pekerja rentan untuk diwajibkan mendaftarkan program jamsosnaker, sosialisasi program jamsosnaker, dan BPJS ketenagakerjaan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif,” imbuh Dadang. (Z-1)
Terkini Lainnya
Mensos Tri Rismaharini Motivasi Penyandang Disabilitas untuk Raih Sukses
Mensos Tri Rismaharini Harus Bertanggung Jawab atas 46% Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran
Kemensos Bantu Atasi Masalah Air Bersih dan Kasus Pasung di Kabupaten Barito Kuala
Mensos Gencarkan Operasi Katarak Gratis Bagi Lansia
Mensos Petakan Risiko Aliran Lahar Dingin Gunung Marapi Sumbar
Instalasi Air dari Kemensos Kurangi Beban Pengeluaran Warga Desa Pambotanjara
Data Bansos Salah Sasaran Perburuk Citra Mensos Risma
Faktor Kinerja Bisa Jadi Sikap Dominan Pemilih di Pilkada DKI Jakarta
Angka Katarak di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara
Mensos Berikan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Korban TPPO
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap