Biarkan AS Invasi Irak, Rusia Sebut PBB Terapkan Standar Ganda

DUTA Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Vassily Nebenzia menilai standar ganda dipertontonkan PBB dan negara-negara kuat dalam kasus invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak serta negaranya ke Ukraina.

Dunia menyerang negaranya dengan berbagai tuduhan dan sanksi atas tindakan untuk melindungi rakyat Rusia dari hegemoni barat.

Sementara, AS dan Inggris yang telah menginvasi Irak yang bertujuan untuk menguasai minyak serta menggantung pemimpinnya yang tidak pro-Barat, Saddam Hussein, dibiarkan tanpa sanksi. Bahkan setelah 20 tahun rakyat dunia melihat kesengsaraan penduduk Irak, kedua negara itu berlalu seperti tidak bersalah.

"Setelah 20 tahun, pelajaran dari agresi AS tidak dipetik. AS belum pernah secara resmi meminta maaf atau mengakui konsekuensi yang menghancurkan dari agresi yang dilakukannya," ujarnya.

Menurut dia, AS dan Inggris bak negara yang selalu membuat peperangan dengan berbagai cara. Bahkan kedua negara menyulut Rusia menginvasi Ukraina melalui provokasi NATO.

"Banyak dari mereka yang menjadi provokator perang, mengadvokasi pengiriman lebih banyak senjata ke Ukraina untuk memicu perang proksi NATO dengan Rusia di Ukraina," sebut Nebenzia.

Dia juga menilai landasan antara perang Rusia di Ukraina dengan invasi pimpinan AS ke Irak jauh berbeda. "Asal mula krisis ini benar-benar berbeda. Invasi ke Irak merupakan pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB. Sementara perang di Ukraina, untuk membela diri," paparnya.

Perang di Irak telah menewaskan ratusan ribu warga sipil yang tidak berdosa. Meski begitu, perang tersebut gagal mengungkap rahasia senjata pembunuh massal yang menjadi alasan AS menyerang Irak.

"Irak berubah menjadi sarang ketidakstabilan regional selama bertahun-tahun, yang kemudian melahirkan IS (Islamic State). AS adalah bapak baptis IS, yang kemudian harus dilawannya," tambahnya.

20 Tahun Invasi AS ke Irak

Sudah 20 tahun, AS melakukan serangan udara pertama terhadap Irak. Latar belakangnya karena pemerintahan AS kala itu di bawah George Bush menduga adanya senjata pemusnah massal di negara tersebut.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpendapat lain. Guterres berulang kali mengatakan bahwa agresi Rusia di Ukraina merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. (Asia Pasifik News/Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum

visitaaponce.com