visitaaponce.com

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dan Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, tidak mencapai kesepakatan terkait plafon utang pemerintah sebesar US$31,4 triliun. Pertemuan yang dilakukan pada Senin (22/5). Itu terjadi hanya 10 hari sebelum Paman Sam mengalami gagal bayar yang dapat menenggelamkan ekonomi AS.

Tetapi presiden dari Partai Demokrat dan anggota Kongres dari Partai Republik itu telah berjuang untuk membuat kesepakatan. McCarthy menekan Gedung Putih untuk menyetujui pemotongan anggaran federal yang dianggap Biden ekstrim.

Sementara Biden mendorong pajak baru yang ditolak oleh Partai Republik. "Kami menegaskan sekali lagi bahwa default tidak dapat dilakukan dan satu-satunya cara untuk bergerak maju adalah dengan itikad baik menuju kesepakatan bipartisan," kata Biden dalam sebuah pernyataan usai pertemuan yang disebutnya produktif itu.

McCarthy mengatakan kepada wartawan setelah lebih dari satu jam pembicaraan dengan Biden bahwa negosiator akan berkumpul, bekerja sepanjang malam untuk mencoba menemukan titik temu. "Saya merasa kami melakukan diskusi yang produktif. Kami belum mencapai kesepakatan," kata McCarthy.

Baca juga: Biden-McCarthy Bertemu Lanjutkan Bahasan Plafon Utang

Dia mempercayai dirinya bersama Biden masih bisa mencapai kata sepakat dalam isu ini. Dia berharap untuk berbicara dengan Biden setiap hari.

Namun dia tidak mau mempertimbangkan rencana Biden untuk memotong defisit dengan menaikkan pajak atas orang kaya dan menutup celah pajak untuk industri minyak dan farmasi. McCarthy berfokus pada pengurangan pengeluaran dalam anggaran federal 2024.

Demokrat dan Republik hanya memiliki 10 hari untuk mencapai kesepakatan, hingga 1 Juni, untuk meningkatkan batas pinjaman pemerintah atau gagal bayar utang yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Biden mengatakan sebelum pertemuan dimulai bahwa dia optimis dapat membuat beberapa kemajuan. Kedua belah pihak membutuhkan kesepakatan bipartisan untuk modal politik kepada konstituen mereka.

Baca juga: Partai Republik Melambatkan Pembicaraan Krisis Utang Amerika Serikat

Menteri Keuangan Janet Yellen meminta keduanya lebih serius mencari jalan keluar mengingat waktu yang tersisa sudah hampir habis. Ia mengatakan perkiraan tanggal gagal bayar paling awal 1 Juni atau Departemen Keuangan tidak dapat membayar semua kewajiban pemerintah pada awal Juni jika plafon utang tidak dinaikkan.

Perwakilan Republik Patrick McHenry, yang hadir dalam pertemuan di Gedung Putih itu mengesampingkan kesepakatan anggaran parsial untuk menaikkan plafon utang. "Tidak ada yang akan menyetujui apa pun sampai kita memiliki kesepakatan akhir," katanya.

Dia mengatakan nada dalam pertemuan Biden adalah yang paling positif. Setiap kesepakatan untuk menaikkan batas harus melewati kedua kamar Kongres, dan karena itu bergantung pada dukungan bipartisan. Partai Republik McCarthy menguasai DPR 222 melawan 213 kursi, sementara Demokrat Biden memegang Senat 51 berbanding 49 kursi.

Keputusan Berisiko

Kegagalan untuk mengangkat plafon utang akan memicu default yang akan mengguncang pasar keuangan dan mendorong suku bunga lebih tinggi dalam segala hal mulai dari pembayaran cicilan mobil hingga kartu kredit alias krisis.

Jika Biden dan McCarthy sepakat tetap membutuhkan waktu untuk pengesahannya beberapa hari. Kesepakatan itu nantinya harus diundangkan melalui Kongres.

McCarthy mengatakan bahwa kesepakatan harus dicapai minggu ini untuk dapat diproses Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden untuk menghindari default. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan negosiator Republik minggu lalu telah mengusulkan pemotongan tambahan untuk program yang menyediakan bantuan makanan bagi orang Amerika berpenghasilan rendah, dan menekankan tidak ada kesepakatan yang dapat disahkan Kongres tanpa dukungan dari kedua belah pihak.

Partai Republik menginginkan pemotongan pengeluaran diskresioner, persyaratan kerja baru untuk beberapa program bagi orang Amerika berpenghasilan rendah dan pencabutan bantuan covid-19 untuk ditukar dengan kenaikan pagu utang.

Demokrat ingin mempertahankan pengeluaran tetap seperti tahun ini untuk 2024. Sementara Partai Republik ingin menggunakan pagu anggaran belanja 2024 seperti 2022.

Biden, yang telah menjadikan ekonomi sebagai inti dari agenda politiknya akan mempertimbangkan pemotongan pengeluaran bersamaan dengan penyesuaian pajak. Biden menulis di Twitternya bahwa dia tidak akan mendukung subsidi bahan bakar atau disebutnya Big Oil dan mengurangi pajak orang kaya yang disebut para penipu pajak.

Dia lebih memilih untuk terus membelanjakan uang untuk bantuan kesehatan dan makanan bagi jutaan orang Amerika. Kedua belah pihak juga harus mempertimbangkan setiap konsesi dengan tekanan dari faksi garis keras di dalam partai mereka sendiri.

Beberapa anggota Kaukus Kebebasan DPR sayap kanan telah mendesak penghentian pembicaraan, menuntut agar Senat mengadopsi undang-undang yang disahkan DPR, yang telah ditolak oleh Demokrat. McCarthy, yang membuat konsesi ekstensif kepada kelompok garis keras sayap kanan untuk mengamankan posisi pembicara.

Mantan Presiden Donald Trump, seorang Republikan yang mencari masa jabatan pada 2024 setelah kalah dari Biden dalam pemilu 2020, telah mendesak Partai Republik untuk memaksakan default jika mereka tidak mencapai semua tuntutan.

Demokrat garis liberal telah menolak pemotongan yang akan merugikan keluarga dan orang Amerika berpenghasilan rendah. Hakeem Jeffries, pimpinan DPR dari Demokrat menuduh Partai Republik menjalankan negosiasi sandera dengan pembicaraan tersebut.

(France24/Z-9)