visitaaponce.com

VENEZUELA pada Kamis menghentikan kegiatan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di negara tersebut dan memerintahkan stafnya untuk meninggalkan dalam waktu 72 jam, hanya beberapa hari setelah pihak berwenang menahan aktivis terkemuka, Rocio San Miguel.

Badan PBB itu telah menyatakan kekhawatiran mendalam terkait penahanan aktivis hak asasi manusia tersebut, hanya dua hari sebelumnya dan menyerukan pembebasan segera untuknya.

San Miguel, 57, ditangkap di area imigrasi bandara di Caracas, memicu protes internasional.

Baca juga : PBB Minta Vietnam Bebaskan Aktivis yang Dipenjara

Jaksa menuduhnya pengkhianatan dan terorisme atas perannya yang diduga dalam rencana pembunuhan terbaru terhadap Presiden Nicolas Maduro, yang diakui pemerintah sebagai dukungan dari Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Yvan Gil mengatakan kantor hak asasi manusia PBB telah mengambil peran yang "tidak pantas" dan telah menjadi "kantor hukum pribadi para pengguling pemerintahan dan teroris yang selalu merencanakan melawan negara."

Dia mengatakan keputusan tersebut akan tetap berlaku sampai badan tersebut "memperbaiki secara publik, di hadapan komunitas internasional, sikap kolonial, penyalahgunaan, dan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Baca juga : Israel Tolak Pelapor Khusus PBB Masuki Gaza

Namun, dia menjamin Venezuela akan terus berkerjasama dengan badan hak asasi manusia, OHCHR, di Jenewa.

"Kami menyesal pengumuman ini dan sedang mengevaluasi langkah-langkah selanjutnya," ujar Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.

"Panduan kami telah dan tetap menjadi promosi dan perlindungan hak asasi manusia rakyat Venezuela."

Baca juga : Aktivis HAM : Kami Dulu Terpesona dengan Janji Manis Jokowi

Penangkapan San Miguel dan Respon Pemerintah

Penahanan San Miguel terjadi di tahun pemilihan yang penting yang telah melihat Maduro menghalangi rival utama oposisinya, memicu ancaman Amerika Serikat untuk kembali memberlakukan sanksi minyak yang baru-baru ini dilembutkan.

Pada Rabu, anggota LSM melakukan protes di Caracas di luar kantor hak asasi manusia PBB, berseru "Bebaskan Rocio."

Dia ditangkap bersama beberapa anggota keluarganya yang sejak itu dibebaskan dengan jaminan.

Baca juga : Inflasi Tahunan Argentina Tertinggi di Dunia pada 2023

Namun, mantan suaminya, seorang tentara pensiunan, juga ditangkap dan diadili karena diduga membocorkan "rahasia politik dan militer."

Reaksi Internasional dan Tudingan Pemerintah Terhadap PBB

Pihak berwenang Venezuela pada Januari mengatakan bahwa mereka telah mengungkap lima rencana pembunuhan terhadap Maduro, melibatkan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan tentara.

Maduro seringkali mengutuk rencana untuk menjatuhkannya, biasanya dengan keterlibatan Amerika Serikat dan oposisi.

Baca juga : Pegiat HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar untuk Jokowi, Pratikno, dan Ari Dwipayana

San Miguel adalah pendiri LSM bernama Citizen Control, yang menyelidiki masalah keamanan dan militer, seperti jumlah warga yang tewas atau disiksa oleh pasukan keamanan.

Dia telah mengungkapkan keterlibatan militer dalam operasi pertambangan ilegal dan kasus feminisida di militer.

LSM hak asasi manusia Venezuela, Provea, mengatakan keputusan ini "meningkatkan kerentanan korban terhadap penyalahgunaan dan bertujuan untuk mencegah pengawasan oleh badan internasional."

Baca juga : 32 Orang Ditangkap Terkait Rencana Pembunuhan Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan mendalam atas penangkapan San Miguel.

Sebuah misi penemuan fakta independen untuk Venezuela yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa mengutuk "penindasan" yang "makin intensif" terhadap lawan di negara tersebut.

Gelombang kritik itu membuat marah Caracas, dan Jaksa Agung Tarek William Saab yang mengecam "kampanye ganas dari luar negeri terhadap sistem keadilan dan negara Venezuela."

Baca juga : Indonesia Tegaskan Tindakan Israel Bunuh Warga Sipil Gaza bukan Self Defence

Dan Gil mengatakan pada hari Rabu bahwa jika kantor PBB begitu "khawatir akan hak asasi manusia warga Venezuela," seharusnya mereka berkerjasama erat dengan pemerintah.

Dia menuduh badan tersebut hanya berpikir "di pihak ekstrem kanan, hanya melindungi orang yang telah mencoba tidak hanya menggulingkan tatanan konstitusional tetapi juga menghasilkan kekerasan massal di Venezuela." (AFP/Z-3)

Baca juga : Asal Mula 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia