Majelis Kaum Betawi Yang tidak Terima Usulan soal Gubernur Ditunjuk Presiden, bukan Asli Betawi
![Majelis Kaum Betawi: Yang tidak Terima Usulan soal Gubernur Ditunjuk Presiden, bukan Asli Betawi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/91de1a9fb1e4c6d9e87770654cd8113c.jpg)
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Zainuddin atau Haji Oding mengatakan tidak ambil pusing dengan adanya penolakan dari berbagai pihak terkait usulan mengenai penunjukan langsung Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden RI. Ia menegaskan, pihaknya telah mengajak seluruh lembaga adat betawi ada di Jakarta khususnya.
Sebelumnya, usulan itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) oleh Badan Legislasi DPR RI 9 November 2023.
“Udah kita ajak rapat dan setuju, kemudian kalau diluar itu gk tau lah. Jadi kalau ada orang betawi yang menolak ini saya yakin betul bukan asli betawi,“ tegas Oding saat dihubungi, Jumat (8/12).
Baca juga: Bamus Betawi 1982: Sudah Saatnya Gubernur DKI Jakarta Asli Putra/Putri Daerah
Ia mengatakan, usulan tersebut sudah melewati tahapan final dalam kongres dan disetujui. “Rapat internal Majelis Kaum Betawi juga sudah, diskusi publik sudah, diskusi dengan Kemendagri sudah, banyak dan itu usulan kita, kalau ada penolakan sana sini,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P Ahmad tidak setuju dengan pendapat dari Bamus Suku Betawi 1982 terkait usulan penunjukan Gubernur oleh Presiden yang akan dituangkan menjadi undang-undang.
Baca juga: RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Warganet Ramai-Ramai Menolak
Kendati demikian, dirinya tetap menghargai pendapat yang sudah dilontarkan Bamus Suku Betawi 1982 yang diketuai oleh Zainuddin atau Haji Oding
“Kalau saya kan Bamus Betawi, kalau Pak Haji Oding Bamus Suku Betawi 1982, itu beda ya. Silakan saja mengusulkan, sekali lagi saya menghormati usulan,” ujar Riano pada Jumat (8/12).
Riano menegaskan, Bamus Betawi secara gamblang menolak usulan itu karena menurutnya dapat mencederai hak politik warga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
Lebih lanjut ia mengatakan saat ini Jakarta dengan status Ibukota negara masih tidak ada penolakan dari masyarakat untuk mengubah jalannya demokrasi.
Menurutnya, dengan adanya pemilihan Gubernur (Pilgub) warga bisa mengetahui langsung kualitas pimpinan di masa yang akan datang.
"Kualitasnya track recordnya dan apapun itu bisa kita kontrol. kalau gubernur ditunjuk itukan berdasarkan rasa, rasa Presiden. jangan karena ini daerah khusus terus harus ditunjuk kan tidak gitu juga," ujarnya. (Far/Z-7)
Terkini Lainnya
Sahroni: Impian Saya Menjadi Presiden, Bukan Gubernur
Jokowi Diyakini Masih Punya Pengaruh di Pilkada 2024
Jokowi akan Berkantor di IKN Juli 2024, Progres Kantor Presiden Capai 84%
Progres Pembangunan Lapangan Upacara IKN Capai 70 Persen
Pramuka masih Tunggu Surat Balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek
Pengamanan Gedung Kejagung Dinilai tidak Sesuai UU TNI
HUT Jakarta, Mandra Harap Budaya hingga Kesenian Betawi Terus Lestari
Ini Rekomendasi Acara Perayaan HUT Jakarta yang Bisa Dikunjungi Akhir Pekan ini
Bamus Betawi: Sosok Gubernur Idaman sudah Kenal Dekat Jakarta
Heru Budi Ajak Warga Ramaikan Rangkaian HUT ke-497 Kota Jakarta
Sekumpulan Anak Muda Melestarikan Bahasa Betawi yang Hampir Punah
Tradisi Tahunan Momen Silaturahim Warga Betawi
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap