Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah Konflik Pulau Rempang
![Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah Konflik Pulau Rempang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/4d95f1955a2441f49153ef3cbfd9fdb4.jpg)
KEPALA Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan pihaknya siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.
Pernyataan Herlina ini sekaligus menanggapi keterangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut permasalahan di Pulau Rempang lantaran kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Pulau Rempang.
Baca juga: PBNU Sebut Akuisisi Paksa Tanah Warga Rempang oleh Pemerintah Hukumnya Haram
"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," ujar Herlina lewat keterangan yang diterima, Jumat (15/9).
Ia mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam. Namun senada dengan pernyataan Presiden dirinya meyakini inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
Baca juga: Guru dan Peserta Didik di Pulau Rempang akan Dapatkan Dukungan Psikososial
"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," tandasnya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang. "Tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," kata Emrus.
Baca juga: Kapolri Sebut Ada Miskomunikasi pada Keributan di Pulau Rempang
Emrus berpendapat, para pemangku kebijakan juga harus mendengar keluhan masyarakat Pulau Rempang berkaitan dengan ini. Setidaknya dengan mendengar keluhan masyarakat, pemerintah nantinya bisa menemukan titik persoalan dan segera menyelesaikannya.
"Saya melihat proyek Rempang ini tidak dimulai dengan komunikasi yang strategis, efektif, persuasif dan partisipatif. jadi saya melihat di awal tidak dilakukan ini, sehingga menimbulkan persoalan. Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar. Mendengar merepakan salah satu skill komunikasi, para pengambil kebijakan sudahkah mendengar, menyimak, mengajak masyarakat diskusi," pungkasnya. (H-3)
Terkini Lainnya
Jadi Kurir Sabu, Suami Istri di Batam Ditangkap Polisi
BP Batam Berkomitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Rempang Eco-City
Bea Cukai Batam Tindak Penyelundupan Puluhan Ribu Botol Miras Ilegal
Bea Cukai Perkuat Patroli Laut untuk Jaga Perairan Batam
Pusat Data Nasional Kedua akan Dibangun di KEK Nongsa Batam
Tingkatkan Kualitas, Sekolah di Batam Sediakan Ujian Sertifikasi Cambridge
BAP DPD RI: Ketimpangan dan Ketidakadilan Akar Konflik Agraria
Kemendagri Dorong Reforma Agraria untuk Tangani Permasalahan Tanah
Anggota DPR dari PDIP Soroti Konflik Agraria
Kuasa Hukum TBS Minta Proses Perdata Dihormati
Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia
Butuh Komitmen Kuat Capres Cawapres di Bidang Lingkungan
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap