visitaaponce.com

PEMERINTAH terus berupaya menurunkan angka kasus stunting di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu pula yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Pulau Taliabu Zahra Aliong Mus menyampaikan berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Kabupaten Pulau Taliabu pada 2023 turun 8,8% ketimbang 2021.

Baca juga: Angka Stunting Di Klaten Pada 2022 Naik 2,4%

“Pada 2021, prevalensi stunting di wilayah kami mencapai angka 32,5%. Angka ini turun jadi 23,7% pada 2023,” ungkap Zahra dalam diskusi bertajuk Nyalakan mimpi dengan cukup gizi, di Jakarta, Rabu (27/9).

Zahra mengatakan salah satu strategi Pemkab Pulau Taliabu adalah meluncurkan program yagame atau Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Dengan program itu, Pemkab Pulau Taliabu menunjuk sejumlah tokoh berpengaruh, dari kalangan anggota DPRD, Ketua Fraksi DPRD, Pemkab Pulau Taliabu, dan camat, untuk menjadi BAAS.

Mereka mengintervensi keluarga, khususnya yang berisiko melahirkan anak stunting, di wilayah Pulau Taliabu untuk mendapatkan bahan makanan bergizi, sanitasi, dan perumahan layak huni.

Pemberdayaan TP PKK juga menjadi kunci dalam upaya penurunan angka stunting. “Kami menggencarkan edukasi pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja,” ujar Zahra.

Baca juga: NTT Targetkan Stunting Turun hingga 10% pada 2023

Untuk mengantisipasi pernikahan dini, TP PKK Kabupaten Pulau Taliabu juga bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kami mendorong pasangan calon pengantin untuk terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Nikah atau Siap Nikah,” ucap Zahra.

Melalui sistem itu, TP PKK setempat dan Kemenag melakukan penilaian dan bimbingan nikah kepada mereka agar lebih siap untuk menikah.

“Pasangan pengantin yang benar-benar siap menikah juga akan siap memiliki keturunan agar terhindar dari risiko stunting,” pungkas Zahra.

Staf Ahli Bidang Kesehatan TP PKK Pusat Hari Nur Cahya Murni mengatakan TP PKK merupakan garda terdepan dalam penanganan stunting, karena mampu menjangkau satuan terkecil, yakni keluarga.

Dia menerangkan TP PKK memiliki 10 program pokok. Salah satunya adalah kesehatan. Program ini mencakup penurunan angka stunting.

"Keberadaan TP PKK dapat mengoptimalkan penurunan angka kasus stunting melalui edukasi dan pemberian contoh nyata," tutupnya.

Baca juga: Angka Stunting di Cianjur Turun Signifikan Ke Posisi 13,6%

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan BKKBN memiliki dua fungsi utama.

Kedua fungsi itu yakni pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran serta mewujudkan keluarga Indonesia sebagai keluarga berkualitas.

Karena itu, BKKBN gencar melakukan pendampingan dan edukasi gizi seimbang kepada keluarga Indonesia, termasuk keluarga berisiko stunting.

Ketua Tim Kerja Penurunan Stunting Kemenkes Yuni Zahraini menambahkan pemerintah melakukan intervensi untuk menurunkan angka stunting.

Pada remaja putri, dilakukan pencegahan anemia dan edukasi pernikahan dini. Pada ibu hamil, dengan pemeriksaan kehamilan secara rutin.

"Terakhir, kepada balita dilakukan dengan pemantauan pertumbuhan pada masa 1.000 hari pertama kehidupan," tutup Yuni. (RO/S-2)