visitaaponce.com

KPK Dalami Cara Nurhadi Sembunyi di Apartemen

KPK Dalami Cara Nurhadi Sembunyi di Apartemen
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kiri)(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

PELAKSANA tugas (Plt) juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut pihaknya sedang mendalami cara tersangka kasus korupsi Nurhadi bersembunyi di apartemen. Karena itu, KPK memanggil Dokter Rina Mardiana pada Selasa (30/3) sebagai saksi dalam kasus dugaan upaya mencegah dan merintangi penyidikan dalam perkara Nurhadi.

"Rina didalami pengetahuan saksi diantaranya terkait dengan tempat keberadaan NHD (Nurhadi) dan RH (menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono) saat menjadi DPO (daftar pencarian orang) KPK saat itu yang diduga bersembunyi di salah satu unit apartemen di Jakarta Selatan," kata Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (31/3).

Ali enggan memerinci pertanyaan penyidik ke Rina. Dia lebih memilih irit bicara demi menjaga kerahasian proses penyidikan. Lembaga Antikorupsi juga memanggil wiraswasta Sofyan Rosada kemarin. Sofyan merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darus Sulton Al Bantani. Penyidik mendalami pertemuan istri Nurhadi, Tin Zuraida ke beberapa pihak dari keterangan Sofyan.

"Sofyan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pertemuan saksi dengan Tin Zuraida dan pihak-pihak lainnya," ujar Ali.

Baca juga: Terkait Kasus Nurhadi, KPK Panggil Pengasuh Ponpes dan Dokter

Kasus ini menyeret anak buah Nurhadi, Ferdi Yuman. Ferdy merupakan orang yang menyewakan rumah untuk Nurhadi di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia juga yang melakukan pembayaran Rp490 juta ke pemilik rumah agar bisa ditempati Nurhadi.

Ferdy ada di rumah itu saat KPK menangkap Nurhadi pada 1 Juni 2020. Dia kabur menggunakan mobil berpelat palsu saat tim KPK mendekatinya. Ferdy disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat