visitaaponce.com

INDONESIA saat ini tengah berusaha keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Presiden Joko Widodo, Selasa (28/3), melakukan rapat terbatas mengenai evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir hanya rata-rata 4,01%. Saat ini, ujarnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melebihi 5%, perlu peningkatan hingga 6% agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

"Mengapa kita begitu lama dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan antara lain karena total factor productivity Indonesia cenderung menurun," ucap Suharso saat memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3).

Baca juga: Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi RI belum Maksimalkan Potensi

Level produktivitas pekerja Indonesia apabila diukur dalam satuan pendapatan dengan satuan Dollar Amerika Serikat, ujar Suharso, lebih rendah jika dibandingkan negara-negara industri lain. Ia mengakui masih ada ketimpangan pendapatan per kapita antar provinsi di Indonesia.

"Ada 20 provinsi yang masih berada dalam kategori lower middle income (berpendapatan menengah ke bawah). Pendapatannya di bawah USD 4200-an," paparnya.

Baca juga: Perbaikan Sektor Kesehatan dan Pendidikan Jadi Tugas Besar Menuju Indonesia 2045

Provinsi-provinsi berpendapatan rendah, sambung Suharso, yakni Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat serta Jawa Tengah. Sementara provinsi di luar Pulau Jawa, imbuh Suharso, seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan sudah berpendapatan menengah.

"Sementara Jakarta sudah mencapai high income (berpendapatan tinggi) termasuk yang mendekati high income itu Kalimantan Timur," ucapnya.

Indonesia menurut Suharso dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dengan memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang dipetakan oleh Bappenas. Suharso menyebut bahwa angka stunting (tengkes) pada bayi dan balita masih tinggi yakni 21,6%. Selain itu ada pula krisis iklim yang mengancam keanekaragaman hayati serta ancaman bencana hidrometeorologi.

"Karena itu untuk 2025 ke 2045 diperlukan sebuah transformasi. Jadi bukan reform tapi transform," paparnya.

Dalam rapat terbatas, Suharso mengungkapkan bahwa visi Indonesia 2045 adalah negara maritim yang berdaulat maju dan berkelanjutan. Bappenas telah menyampaikan kerangka pikir dan naskah akademik penyusunan rancangan undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menuju 2045. Nantinya, Suharso mengatakan itu akan menjadi pedoman bagi calon presiden dan wakil presiden pada 2025-2029.

Bappenas, terang Suharso menawarkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Pertama, mengenai stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan. Kemudian ketahanan sosial budaya dan lingkungan, dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, juga melanjutkan pembangunan infrastruktur. (Ind/Z-7)