visitaaponce.com

Realisasi beragam program yang diusung oleh tiap bakal calon presiden dan wakil presiden bakal dibatasi oleh kemampuan anggaran negara. Janji-janji yang dibuat sebelum pemilihan berlangsung berpotensi tak dapat dilakukan karena sempitnya ruang fiskal.

Hal itu dipertanyakan oleh pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indef di Jakarta, Rabu (8/11). 

“Isu tentang pembiayaan berbagai inisiatif atau program yang akan dilaksanakan (menarik perhatian). Batas ambisi presiden dan wakil presiden adalah pada anggaran,” tuturnya.

“Bagaimana berbagai program dan inisiatif itu akan dilakukan di tengah-tengah sempitnya ruang fiskal kita? karena kalau mau ekspansi, itu harus menambah utang. Padahal ada aspirasi kuat agar kita bisa me-manage utang lebih baik lagi,” sambungnya.

Baca juga : Anies Baswedan Sebut Pertumbuhan Ekonomi Harus Berkeadilan dan Inklusif

Menanggapi hal tersebut, bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ada sejumlah cara untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran tersebut. Hal pertama yang paling penting ialah adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Baca juga : Anies Baswedan: 14 Kota Bisa Naik Kelas dalam 5 Tahun ke Depan

Keduanya dapat memainkan peran untuk mendukung berbagai inisiatif maupun program yang digagas pemerintah tanpa membebankan keseluruhan kebutuhan pada uang negara. “Jadi ada harmonisasi antara swasta dan pemerintah,” kata Anies.

Selain itu, untuk mendukung terlaksananya program dan inisiatif yang dijanjikan, pemerintah mesti bisa meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan melalui tax cadaster, yaitu pemanfaatan sistem administrasi informasi detail untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak.

Hal tersebut juga dibarengi dengan perluasan basis pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Anies mengatakan, yang tak kalah penting untuk mendongkrak penerimaan negara ialah melalui industrialisasi sebagai sumber penerimaan.

Sementara dari sisi pengeluaran, lanjut Anies, efisiensi belanja perlu untuk terus dilakukan dan diperkuat. Hal ini menurutnya dapat pula berimplikasi pada Incremental capital-output ratio (ICOR) Indonesia. 

“Kemudian hindari duplikasi program. Hari ini duplikasi program ini multiple, selama ini ada, itu akan repot. Ketidaktepatan subsidi, apapun itu dari mulai listrik sampai dengan bantuan sosial,” terang Anies.

Dia menyadari ruang fiskal Indonesia memang terbatas. Namun masalah utama dari utang bukan pada nominalnya, melainkan persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Utang publik yang saat ini berada di kisaran 39% terhadap PDB menurutnya dapat ditekan menjadi 30%.

“Kalau kita bicara tentang utang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% itu didorong bisa menjadi maksimal 30% dengan cara PDB-nya yang diperbesar, kalau itu besar, otomatis persentasenya akan turun,” pungkas dia. (Z-8)