visitaaponce.com

PEMILU damai tidak bisa hanya sebatas wacana dan seruan semata. Keadilan dan kesetaraan menjadi unsur penting pemilu demi melahirkan pemimpin yang damai. Namun pada kenyataannya sejak awal pemilu kita diwarnai dengan perilaku politisi yang tidak menunjukan cara-cara yang damai. 

Pakar politik Universitas Padjajaran Bandung Idil Akbar dalam diskusi di Gedung DPR Jakarta, Kamis (30/11) mengatakan dalam prosesnya publik menyaksikan cara-cara yang tidak fair yang dilakukan para politisi kemudian mencoba mengambil posisi yang lebih determinan dalam bersaing merebut puncak kekuasaan.

"Inti penting dalam pemilu damai adalah keadilan dan kesetaraan hanya itu. Kalau sudah muncul ketidakadilan apalagi itu sudah dipaksakan, infiltrasi oleh penguasa saya tidak yakin bahwa kita akan mampu mendapatkan pemilu yang damai dan juga tidak akan mendapatkan pemimpin yang damai," ungkapnya.

Baca juga:

Publik menginginkan pemilu yang mampu memunculkan gagasan baru dan mencari pemecahan persoalan bangsa. Bahkan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi menegaskan Pemilu 2024 bukan ajang mencari bayi sehat. Para calon presiden dan wakilnya diminta untuk lebih serius menciptakan gagasan memecahkan persoalan bangsa. Sehingga publik dapat menyaksikan proses demokrasi dan kualitas calon pemimpinnya lima tahun ke depan.

"Konsep soal narasi yang sifatnya hiburan okelah tapi jangan kemudian selalu dihembuskan dengan istilah gemoy dan sebagainya lalu kemudian terkait soal blusukan dan lainnya juga soal bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita memang perlu mengatakan, tolong capres itu serius sedikit," cetusnya.

Baca juga:

Praktik kecurangan dan hal-hal yang tidak substansi yang selanjutnya menimbulkan konflik tersebut seharusnya dengan sigap diproses oleh Bawaslu dan KPU. Sikap tersebut juga harus bertujuan meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

"KPU juga seperti itu. KPU sudah terlalu disibukan dengan persoalan administratif padahal KPU punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini saya kira harus kita kaji Karena bagaimanapun pemilu damai untuk melahirkan pemimpin damai itu perlu kita pikirkan strateginya," tambahnya.

Penyelenggara Pemilu Harus Taat Asas

Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menuturkan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus taat asas dan taat hukum. Keduanya berarti penyelenggara pemilu tidak berpihak dan akan melakukan tindakan saat ada pelanggaran.

"Artinya semua elemen partai siapa pun orangnya. Ini yang jadi persoalan tadi saya menyampaikan pemilu damai itu lalu disampaikan realitasnya. Tugas kita untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku itu. Peran media sangat menentukan," paparnya.

Sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu harus tegak lurus kepada ketentuan yang berlaku, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun seperti dari pemerintah, DPR dan juga dari peserta pemilu.

"Gunanya adalah dalam rangka pemilu penyelenggaraannya itu memang betul-betul yang kita harapkan orang yang punya integritas, punya kapabilitas dan orang yang punya kapasitas. Sehingga dibuat aturan main dalam rangka merekrut orang-orang yang akan melaksanakan pemilu itu"

Adanya tim seleksi, fit and proper test dalam mencari figur berkualitas untuk menyelenggarakan pemilu tidak menjadi jaminan KPU dan Bawaslu diisi oleh figur berintegritas.

"Oleh karena itu untuk menentukan hal yang disebutkan tadi perlu kita uji di lapangan apakah benar mereka itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita," tukasnya. (Sru/Z-7)