visitaaponce.com

Repnas Sebut Bansos Masih Dibutuhkan Warga bahkan di Negara Maju

Repnas Sebut Bansos Masih Dibutuhkan Warga bahkan di Negara Maju
Sejumlah warga dari keluarga penerima manfaat (KPM) antre untuk mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT)(ANTARA FOTO/Yudi)

KETUA Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan bantuan sosial (bansos) masih sangat diperlukan ke dalam sendi-sendi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terdampak dalam situasi sulit.

"Bansos dapat memberikan bantuan keuangan atau barang kebutuhan pokok kepada mereka yang memerlukan, membantu mengurangi dampak kesulitan hidup," ujar Anggawira dalam keterangannya, Selasa (12/12).

Anggawira menuturkan, bansos di negara maju tidak hanya menangani masalah krisis akibat pandemi atau bencana alam, tapi juga mencakup tunjangan pengangguran, bantuan kesehatan, subsidi perumahan, serta program bantuan pendidikan. 

Baca juga: Pemkab Serang Telah Perbaiki 9.181 Rumah Tidak Layak Huni

Di negara-negara maju, lanjut Anggawira, program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat. Bahkan sistem bansos di luar negeri didukung oleh perpajakan yang tinggi untuk membiayai kebijakan kesejahteraan dan menjaga keadilan sosial.

"Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan kesejahteraan sosial yang menyediakan dukungan finansial dan layanan kesejahteraan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini Indonesia sudah mengarah ke perbaikan sistem penyaluran bansos dengan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan untuk mendistribusikan bantuan sosial agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya menjelaskan.

Baca juga: DKI Jakarta Perketat PSBB, Kemensos Fokus pada Distribusi Bansos

Bansos sendiri terbukti membawa Indonesia mampu bangkit dari pandemi Covid-19. Kala itu pemerintah Pemerintah pusat memberikan banyak bantuan seperti bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt. 

Kemudian, pemerintah meluncurkan bansos produktif untuk 13 juta UMKM. Pemerintah kemudian memberikan bantuan lewat kartu prakerja untuk 10 orang pegawai di-PHK lewat program kartu Prakerja. Kemudian modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja di luar program Prakerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13. 

Laporan yang bertajuk ‘Mitigating Poverty’ yang dirilis pada 2021 menunjukkan bahwa kebijakan bantuan tunai secara signifikan mengurangi jumlah orang yang mungkin jatuh ke dalam kemiskinan selama pandemi Covid-19. Laporan tersebut menjelaskan dampak kebijakan bantuan sosial dalam mencegah 31 dari 42 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan sejak Maret 2020. (RO/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat