Rektor UII Soroti Kemunduran Demokrasi Indonesia
REKTOR Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid menyoroti kemunduran demokrasi Indonesia. Pasalnya, praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan secara vulgar penyalahgunaan kekuasaan.
“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/12).
Baca juga: Boleh Kritik Presiden bukan Berarti Demokrasi Baik-baik Saja
Menurut dia, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.
“Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” cetus Fathul.
Baca juga: Prabowo Ajak Terima Iming-Iming Uang, Bawaslu : Politik Uang Terlarang
Melihat kondisi itu, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara. Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.
“Kedua, mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan,” tegasnya.
Baca juga: Indonesia Menuju Negara Otoritarianisme
Ketiga, menuntut negara dan semua aparatnya untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi. Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik.
“Mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayun, tidak gampang diadu domba, dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis,” pugkasnya. (P-3)
Terkini Lainnya
Melejitkan Universitas Islam
Rektor UII Dukung Hak Angket dengan Mencari Langkah Politik dan Hukum
Gunakan Simbol Keranda, Akademisi UII: Indonesia Telah Dimutilasi
UII Desak Jokowi Kembali Menjadi Teladan Etika
Anies Kenang Pesan Ayahanda supaya tidak Khawatir Omongan Orang Lain
Pemilu 2024 Diprediksi akan Dibaluti Isu Agama
Jokowi: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Juga Terjadi di Negara Lain
Jokowi Jawab Desakan agar Menkominfo Mundur
Jokowi Bantah Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta
Presiden Minta Peningkatan Investasi di Sektor Kesehatan Dipercepat
Jokowi Perintahkan Menteri-menteri Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara
Jokowi: Polri Harus Lebih Unggul dari Pelaku Kejahatan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap