BRIN Kritik kepada Presiden Jangan Dianggap Angin Lalu
PENELITI senior politik BRIN, Prof Lili Romli mengatakan, kritik penyelenggaraan pemilu termasuk sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung mengintervensi, jangan dianggap sebagai angin lalu.
“Presiden harus benar-benar berlaku adil, tidak boleh memihak dan diskriminatif,” kata Lili.
Keprihatinan akan situasi penyelenggaraan pemilu yang jauh dari jurdil, kental akan intervensi disoroti oleh sejumlah tokoh nasional dan agama, yang tergabung dengan nama Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
Baca juga: Maraknya Perusakan APK Dinilai Buntut Ketidaknetralan
Mereka diantaranya Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid (putri sulung Gus Dur), mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, filsuf dan astronomer Karlina Rohima Supelli, hingga cendekiawan muslim Quraish Shihab.
“Saya kira, bisa mewakili keprihatinan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang, yang ditengarai ada intervensi presiden. Keprihatinan itu perlu direspon oleh presiden, jangan sampai dianggap angin lalu saja.” sebut Lili.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Dukung Timnas AMIN Pidanakan Dugaan Politisasi Bansos
Tokoh dan masyarakat tidak diam, karena itu Presiden juga diminta peka dan mendengar. "Dengan adanya pernyataan, berarti memang sedang ada tanda-tanda bahwa presiden sudah tidak netral lagi. Pernyataan itu juga menjadi warning bagi presiden agar jangan cawe-cawe dalam pilpres ini." tegasnya.
Mereka menyampaikan 5 Amanat Ciganjur yang antara lain menyatakan: Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan, sekaligus sebagai sarana membentuk pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama.
Para tokoh juga menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin pada cabang kekuasaan eksekutif diamanatkan dan diwajibkan berlaku adil dan menjadikan kemaslahatan publik sebagai kebajikan tertinggi. Begitu pula untuk para pemimpin pada cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. (RO/Z-7)
Terkini Lainnya
15 Pegiat Surati DKPP, Ingatkan Sanksi Maksimal ke Pelaku Kekerasan Seksual
Komnas Perempuan Dorong DKPP Pecat Penyelenggara Pemilu yang Lakukan Kekerasan Seksual
Penyelenggara Pemilu Pelaku Kekerasan Seksual Mesti Disanksi Keras Seperti Dulu
Kekerasan Seksual oleh Penyelenggara Pemilu Adalah Hal Serius
Cegah Kecurangan Pilkada, KPU Bakal Perkuat Kepemimpinan Penyelenggara Daerah
DKPP Belum Terima Aduan Penyelenggara Pemilu Sewa Jet Pribadi dan Dugem
HUT ke-78 Bhayangkara, Jokowi: Polisi Harus Layani Masyarakat Sepenuh Hati
Jokowi Jenguk Prabowo Subianto Usai Operasi di RSPPN
Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap