visitaaponce.com

NETRALITAS Presiden Joko Widodo terus dipertanyakan publik menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang hanya tersisa dua pekan lagi. Manuver Jokowi yang makin vulgar menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Prabowo-Gibran, dengan kian intens turun ke akar rumput, tambah menguatkan dugaan bahwa ia sudah makin meninggalkan netralitas.

Jokowi belakangan bahkan aktif melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang merupakan sel-sel pendukung kandidat lain, seperti DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan semua kegiatannya, dari meresmikan proyek infrastruktur hingga memberikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT), mantan Gubernur DKI Jakarta itu diduga sedang membantu menggarap lumbung elektoral bagi pasangan 02.

Menurut tokoh bangsa sekaligus guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, seorang presiden dalam negara demokrasi presidensial memang diperbolehkan mendukung calon tertentu, seperti yang terjadi pada skema pemilu Amerika Serikat.

Baca juga : Pernyataan Jokowi Bikin Kaget

"Namun, tidak bisa dibenarkan sama sekali bahwa kekuasaan, kemampuannya untuk mengambil tindakan negara itu dipakai dalam rangka ini (mendukung kandidat)," ujar Romo Magnis kepada Media Indonesia, kemarin.

Itu termasuk membagi-bagikan pogram pemerintah, juga memobilisasi aparat negara dalam rangka memenangkan satu kandidat tertentu. Bagi Romo Magnis, tindakan itu dilarang keras.

Ia pun meminta dugaan pelanggaran yang dilakukan penguasa jangan sampai terjadi saat hari pemungutan suara. "Yang paling penting ialah jangan sampai terjadi manipulasi dalam proses pemilihan itu sendiri. Itu gawat sekali kalau terjadi," tandasnya.

Baca juga : Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik

Secara terpisah, pakar kebinekaan Sukidi Mulyadi berpesan kepada Presiden Jokowi agar mencontoh Bung Hatta saat menutup pidato Indonesia Merdeka ihwal cinta tanah air. Di situ Bung Hatta berpesan bahwa keberpihakan pemimpin bangsa semata-mata hanya digunakan untuk kemenangan bangsa dan tanah air. "Bukan untuk kemenangan putranya sendiri," kata Sukidi kepada Media Indonesia, kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, segala keberpihakan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Sukidi menyebut pemihakan hanya menodai prinsip keadilan yang harusnya dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

"Lebih dari itu, pemihakan Presiden juga bertentangan dengan prinsip kepantasan publik dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara."

Baca juga : Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Mulai Panik

 

Baca juga : Ditanya Netralitas Usai Makan Bareng Prabowo, Jokowi: Wong Ketemu Malam Hari, Hari Libur

Bentuk kepanikan

Intensitas Jokowi dalam menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Prabowo-Gibran, dalam pandangan Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, merupakan respons kepanikan terhadap stagnasi elektoral kubu 02 yang sejak awal menargetkan menang satu putaran.

Stagnasi elektoral itu terjadi karena basis pemilih loyal Jokowi di PDIP tampaknya mulai terkuras habis, sedangkan pemilih Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 terpecah dan mengalir ke kubu Anies-Muhaimin.

Baca juga : TNI: Mayor Teddy Hanya Ajudan yang Ikuti Kegiatan Menhan Prabowo

"Kubu 02 saat ini berusaha lebih keras mengonsolidasikan insentif elektoral baru dengan mengoptimalkan pengaruh Jokowi sebagai presiden yang masih memegang kekuasaan. Skema gerilya Jokowi ini tampaknya betul-betul ditujukan menyasar basis pemilih loyal 03," terang Khoirul.

Senada, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut Jawa Tengah memang strategis serta merupakan area pertempuran bagi para capres. "Presiden Jokowi intensi dan tendensinya lebih besar kunjungan ke Jawa Tengah karena wilayah penetrasi dan zonasi pertempuran primer bagi Jokowi. Ia mungkin ingin membuktikan PDIP tidak lagi kuat secara mesin partai," ujar Syarwi.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menampik agenda kunjungan kerja Jokowi terkait dengan Pilpres 2024. "Enggaklah, ini sama dengan kegiatan yang sudah dilakukan Presiden di berbagai tempat, untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia, memastikan program pemerintah berjalan," terang Ari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/1). (Sru/Ind/X-3)

Baca juga : Prabowo Dinilai Masih di Bawah Bayang Jokowi