visitaaponce.com

ANALIS politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam terkait dengan kontestasi Pilpres 2024 sekaligus menjadi momentum mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kendati tidak melanggar peraturan, pejabat yang terlibat dalam Pemilu 2024 memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga aturan terkait hal itu juga patut diperjelas.

"Saya berharap agar ini didorong lebih lanjut untuk diakomodasi dalam revisi UU Pemilu nantinya. Sebab jika tidak, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan besar. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Dan itu sudah terjadi," kata Arif di Jakarta, Jumat (2/2).

Arif pun menyebut aturan yang tidak mengharuskan pejabat mundur ketika menjadi peserta pemilu akan membuat jabatan menjadi pertaruhan.

Baca juga : Pemilih yang masih Gamang Tentukan Arah Pilpres

"Dengan enteng maju sebagai cawapres kenapa? Karena kalau kalau kalah dia tidak kehilangan jabatannya sebagai walikota," terusnya.

Selain itu, yang lebih utama, mundurnya Mahfud MD patut menjadi momentum delegitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi. "Kedua, adalah dalam rangka delegitimasi Jokowi. Ya harus diakui sekarang ini kekuasaan Jokowi makin lama makin jauh dari janji-janji kampanye. Kalau seandainya kekuasaan Jokowi sekarang sudah sedemikian besar itu Jokowi tidak sendirian," terangnya.

Menurutnya, hal itu terlihat dari berbagai aturan regulasi yang mengecewakan misalnya, revisi UU KPK, UU Ciptaker, UU KUHP, IKN 

Baca juga : Survei Indikator: 5,68% belum Tentukan Capres Cenderung Pilih Anies-Muhaimin

"Itu semua kan tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Jokowi, tapi melibatkan. kekuatan di DPR yang didominasi oleh partai-partai yang sekarang berkerumun di 3 paslon itu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Arif menilai belum terlambat untuk melakukan koreksi pada Jokowi. Hal itu bisa dilakukan oleh partai yang tidak berada di barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Mundurnya Mahfud MD menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan yang bersebrangan dibandingkan Prabowo-Gibran. Bukan hanya berseberangan dalam kerangka pilpres tapi juga kebijakan," sambungnya.

Menurutnya, partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD patut bersikap. "Kalau mau menunjukkan bahwa itu keliru dan itu harus dilawan, maka saya sarankan semua partai-partai di luar pendukung Prabowo-Gibran itu menarik mundur para menterinya. Itu akan sebuah sinyal penting, delegitimasi Jokowi," tegasnya.

Baca juga : Tentukan Pilihan di Pilpres 2024 Berdasarkan Rekam Jejaknya

Arif menyebut delegitimasi itu menjadi cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan saat ini. "Kalau saya jangan turunkan Jokowi di tengah jalan, kecuali melanggar konstitusi. Jangan pula mendukung dan membiarkan Jokowi melenggang. Jadi delegitimasi itu harus dilakukan. Tidak berbahaya bagi negara, bahkan positif. Jadi delegitimasi Jokowi tapi bukan menurunkan paksa Jokowi," pungkasnya.

Tunggu Pemilu Selesai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, Menteri-Menteri pendukung 02 tidak akan mundur dari jabatannya. “Menteri-menteri lain tidak akan mundur. Mereka akan bersikukuh tetap berada di dalam kabinet. Dengan cara begitu mereka dapat eksis,“ kata Ray.

Adapun beberapa Menteri pendukung 02 yang masih dalam kabinet adalah Menteri Pertahanan/ Capres Prabowo Subianto, dari jajaran Tim Kampanye Nasional ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca juga : Gagasan Kabinet Ahli Mesti Ditopang Kepiawaian Politik Legislasi

Namun dia tetap memprediksi, akan ada gelombang Menteri-Menteri yang mundur dari kabinet. ”Menteri-menteri non parpol kemungkinan besar akan keluar setelah pilpres. Tidak dalam waktu sekarang. Mereka masih ingin memastikan bahwa agenda nasional seperti pemilu tidak terganggu. Betapapun pemilu, khususnya pilpres, jauh dari yang mereka harapkan dan idealkan,” ungkap Ray.

Kemudian mengenai nasib Menteri-Menteri PDIP, Ray menduga pada akhirnya mereka akan mundur. “Kemungkinan Menteri dr PDIP juga akan mundur. Lainnya akan tetap di dalam.” sebut Ray. 

Karena adanya kemungkinan Menteri-Menteri PDIP akan mundur, maka Menteri dari koalisi 02 berjaga mengamankan posisi mereka. “Sebab disamping Pak Jokowi tidak ada lagi parpol besar dan dominan. jika PDIP keluar. Dan posisi mereka makin kuat sebab salah satu pegangan kekuasaan pak Jokowi pasca PDIP keluar tinggal mereka,” jelas Ray. 

Baca juga : Dinamika Elektabilitas Paslon Ketat, Pilpres Diprediksi Berlangsung 2 Putaran

Atau dengan kata lain, jika PDIP keluar, maka Presiden Jokowi akan tergantung dengan menteri dari partai-partai koalisi 02. (Z-7)