Hak Angket Kecurangan Pemilu Butuh Kekuatan Politik di Parlemen
![Hak Angket Kecurangan Pemilu Butuh Kekuatan Politik di Parlemen](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/01b038f81dc047a74658988440c0cab9.jpg)
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mouliza Donna Sweinstani mengungkapkan pengajuan hak angket kecurangan pemilu membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen. Perlu ada konsolidasi kekuatan politik dari partai politik (parpol) yang ada di DPR RI.
"Untuk mengajukan hak angket ini membutuhkan rekomendasi politik yang kuat karena kalau misalnya kemarin Pak Surya Paloh saja sudah dipanggil Jokowi. Ini apakah soliditas untuk mengajukan hak angket bisa terjadi atau tidak, mengingat satu pihak sudah diundang meski kita tidak tahu agendanya apa," ujar Mouliza kepada Media Indonesia, Rabu (21/2).
Menurutnya, wacana hak angket perlu diapresiasi. Bagaimana pun hal itu merupakan hak dan fungsi DPR. Bahkan dia menilai wacana tersebut menarik untuk dilanjutkan karena terkait dengan integritas penyelenggara pemilu yang memang sejauh ini menuai banyak kritikan dari masyarakat.
Baca juga : Pengamat Nilai Parlemen Perlu Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
"Pada prinsipnya kalau diajukan hak angket atau hak interpelasi sangat baik tapi itu tadi harus ada konsolidasi kekuatan politik yang kuat di DPR. Karena parpol ini menjadi bagian dari 'kecurangan pemilu' itu kita gak tahu. Dibutuhkan suatu kebulatan sehingga semua anggota dewan berkehendak untuk menggunakan hak angketnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Donna mengatakan terkait kecurangan pemilu, itu sebetulnya merupakan ranah hukum pemilu. Kalau memang ingin menggugat, paslon atau pihak-pihak yang dirugikan bisa mengumpulkan bukti-bukti kemudian mengajukannya ke Bawaslu dan mensengketakan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tapi kalau sampai hak angket ini dikeluarkan berarti kan juga mempertanyakan integritas penyelenggara pemilu itu sendiri. Makanya ini cukup menarik ya, danya wacana hak angket itu. Karena memang kalau sampai dilakukan ini baik sekali, artinya demokrasi di Indonesia itu lebih berjalan," kata dia.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Marak, DPR Didorong Segera Mengevaluasi Kerja KPU
Sebelumnya, wacana hak angket kecurangan pemilu disampaikan capres pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingat maraknya dugaan kecurangan pemilu kali ini. (Z-11)
Terkini Lainnya
Mardiono Tegaskan akan Terus Jaga PPP Sesuai Pesan Maimoen Zubair
PPP tidak Lolos ke Parlemen, Elite Partai Didesak Segera Minta Maaf
Elite PPP Didesak Mundur
PPP tidak Lolos Parlemen, Suharso Sebut Pemimpin Harus Tanggung Jawab
Pemimpin Politik Prancis Bergegas Siapkan Pemilu Dadakan Setelah Macron Membubarkan Parlemen
Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo Mengundurkan Diri Setelah Kekalahan Pemilu
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Bawaslu Antisipasi Potensi Kecurangan di Pemilu Ulang
Kuasa Hukum Sebut Kasus Hasto Kristiyanto Harus Diselesaikan lewat Dewan Pers
Pakar: Kecurangan Pemilu Makin Rawan Terjadi saat Pilkada
Cegah Kecurangan Pilkada, KPU Bakal Perkuat Kepemimpinan Penyelenggara Daerah
Residu Pro-kontra Kecurangan Pilpres belum Sepenuhnya Hilang
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap