Komnas HAM Nilai Penyelenggaraan Pemilu 2024 Belum Inklusif
![Komnas HAM Nilai Penyelenggaraan Pemilu 2024 Belum Inklusif](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/f6dc903e3e7cf8ee9253c1ae20c8387f.jpg)
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 belum mencerminkan inklusivitas. Menurut catatan Komnas HAM, masih banyak kelompok rentan yang tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari lalu.
Atnike juga mengkritisi penyelenggaraan pemilu yang tidak inklusif itu telah berlangsung dari pemilu-pemilu sebelumnya dan belum ada perbaikan sama sekali yang dilakukan oleh negara.
“Misalnya soal DPT, kalau orang umum saja, sulit untuk bisa masuk di dalam DPT atau mendapatkan informasi terkait DPTnya maupun jika dia berpindah, hal ini akan lebih sulit ketika dihadapi kelompok rentan marjinal,” jelas Atnike dalam konferensi pers ‘Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024’ di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Baca juga : 4 TPS di Boyolali Lakukan Pencoblosan Ulang Pemilu 2024
“Contoh lain, orang di dalam panti, di dalam pemantauan kami, kelompok marjinal rentan, misalnya disabilitas mental di panti, mereka tidak mendapatkan informasi siapa sih caleg yang harus dipilih. Tetapi mereka harus mencoblos. Karena sosialisasi caleg itu tidak bisa sampai ke panti-panti atau ruang tertutup, termasuk di rumah tahanan atau penjara, atau rumah sakit. Itu contoh bagaimana pemilu belum bersifat inklusif,” tambahnya.
Atnike menegaskan pemerintah harus segera melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan hak pemilih untuk kelompok rentan. Sebab, kelompok rentan tidak bisa serta merta melaksanakan hak pilihnya apabila pemerintah tidak melakukan langkah afirmatif.
“Kami ingin memastikan pemilu tidak hanya saat proses pencoblosan, tetapi sejak tahun lalu kami berusaha memastikan bahwa setiap warga negara dapat dipastikan ikut terlibat di dalam proses pemilu tersebut. Komnas HAM fokus pada kelompok rentan. Kami ingin penyelenggara pemilu atau pemerintah melakukan langkah afirmatif untuk mengakomodasi kelompok rentan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Terkini Lainnya
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
KPU Lempar Temuan Komnas HAM soal Hak Kelompok Marginal ke Kemendagri
Cak Imin Tegaskan akan Lakukan Pembangunan Berkelanjutan dan Libatkan Seluruh Kelompok
Perlu Pemetaan Situasi Kerentanan dan Rehabilitasi bagi Anak yang Alami Masalah Sosial
Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Kelompok Rentan Diminta Kembali Vaksinasi Booster
Ditjen HAM dan KPU Soroti Kelompok Rentan dalam Pemilu 2024
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap