Ongkos Politik Mahal Penyebab Utama Kasus Korupsi
![Ongkos Politik Mahal Penyebab Utama Kasus Korupsi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/1113059b7934681ae24b688b3fe61448.jpg)
MAHALNYA ongkos politik yang harus dikeluarkan dari partai dan aktor politik merupakan lingkaran setan korupsi di pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corrupton Watch (ICW) Seira Tamara menyebut sejak awal pencalonan setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sehingga saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang ia keluarkan itu bisa kembali.
“Pelaksanaan pemilu bahkan sejak periode sebelumnya sampai dengan saat ini kita tahu bahwa politik berbiaya mahal itu menjadi salah satu akar terjadinya korupsi politik,” ucap Seira dalam diskusi ‘Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024’ di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5).
Baca juga : Bukan Mahar, melainkan Biaya Saksi
“Ketika menjabat bukan memikirkan bagaimana kebijakan dan melaksanakan pemerintahan daerah berbasis kepentingan masyarakat, tetapi berbasis kepentingannya sendiri. Saya sudah keluar modal banyak kemarin, bagaimana caranya lima tahun jabatan bisa balik modal,” imbuh dia.
Lingkaran setan korupsi di dunia perpolitikan itu kata dia tak menutup kemungkinan akan terjadi kembali di pilkada 2024 mendatang. Apalagi ada donatur yang telah bersepakat dengan calon kepala daerah yang ikut menyumbangkan uangnya untuk mengongkosi kompetisi.
Dana kampanye sesungguhnya diperbolehkan. Namun, Seira menekankan dana kampanye itu harus sesuai dengan aturan yang ada.
Baca juga : Seluruh Komisioner KPUD Kepulauan Aru Ditahan, Ini Sikap KPU
“Sumbangan dana kampanye boleh saja dari pihak manapun asal sesuai ketentuan yang sudah diatur siapa yang boleh menyumbang dan nominalnya. Kalau berkaca pada pilpres dan pileg kemarin, pantauan ICW bersama Perludem, dana kampanye belum sepenuhnya menyajikan realitasnya,” ungkap Seira.
Artinya ongkos yang dikeluarkan sesungguhnya jauh lebih mahal dan lebih besar dari yang dipublikasikan atau diketahui oleh publik. (Z-8)
Terkini Lainnya
Pemprov Jateng Serahkan Bantuan Keuangan Parpol Senilai Rp22,6 Miliar
Kembali Didukung PKS, Anies Baswedan Berharap Ada Partai Lain Menyusul
Pilgub Jakarta Jadi Tolak Ukur Bagi Setiap Parpol
BSKDN Kemendagri Minta Parpol Optimalkan Rekrutmen dan Kaderisasi
Calon Anggota 2024-2029 BPK Diminta dari Kalangan Non-Parpol
PKS Butuh Partai Lain untuk Usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta
Pilkada Jateng, PKB masih Upayakan Dukung Yusuf Chudlori
PDIP Prioritaskan Andika Perkasa Calon Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno Tunggu Surat Penugasan dari PPP untuk Maju Pilkada 2024
Di Pilkada 2024 PDIP Andalkan Kekuatan Kolektif, bukan Jokowi Effect
PDIP akan Gelar Pelatihan Tim Kampanye untuk Pilkada 2024
Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung pada 1 Januari 2025
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap