visitaaponce.com

MASALAH korupsi tampaknya tak pernah tuntas kendati para pelakunya telah dijerat hukum dan dijebloskan ke penjara.

Dari waktu ke waktu dan berganti pemerintahan, tetap saja praktik korupsi masih korupsi masih tumbuh subur dari level bawah hingga level atas.

Tidak mengherankan, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, "Noleh ke mana saja sekarang ada korupsi.”

Baca juga: KPK Sedang Lesu, Kejaksaan Harus Jadi Penyeimbang

"Sehingga saya katakan. Sekarang Saudara noleh ke mana aja ada korupsi, kok. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda, asuransi ada asuransi, koperasi korupsi, semuanya korupsi,” tutur Mahfud MD.

Tak lama setelah pernyataannya, Mahfud MD juga mengungkapkan adanya dana transaksi gelap di Kemenkeu dengan angka fantastis Rp 300 triliun.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesi Turun

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 menempatkan Indonesia di posisi 88 dari 168 negara yang diukur dengan skor 34.

Skor tersebut menurun 4 poin yang berarti naik 24 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

 Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (skor CPI 86) dan Malaysia (skor CPI 50).

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berjuang melawan korupsi.

Baca juga: Kejagung Bongkar Korupsi Pelindo, DPD: Semoga Seperti Jiwasraya dan ASABRI 

"Peluang untuk korupsi tinggi ketika praktik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tidak menjadi pedoman dalam proses tata kelola pemerintahan," kata Director of IT Consultant, Sagara Technology, Alif A Syailendra, dalam keterangan pers, Kamis (11/5).

"Saya sebagai pengamat teknologi menjadi sangat miris dan tergelitik untuk turut memberi solusi di tengah kemorat-maritan korupsi di pemerintah Indonesia ini," jelasnya.

"Saya yakin, generasi saya bisa bersih dari korupsi, apalagi didukung oleh teknologi-teknologi yang canggih yang sudah pernah kami implementasi di berbagai macam klien," ucap Alif.

"Dengan pengalaman lebih dari 9 tahun kami melayani klien Bank, Fintech, Korporasi, maupun Tech Startup di Indonesia, Southeast Asia, Hongkong, Saudi Arabia, kami yakin dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik," terangnya.

Inilah Pemicu Korupsi di Indonesia

Masalahnya kenapa Indonesia sangat mudah untuk korupsi? Alif menjelaskan alasannya yakni  sistem yang Tidak Transparan, sistem e-government tidak terintegrasi, dan domino effect korupsi yang dilakukan di semua level.

"Selain itu, dukungan dan budaya yang mendukung korupsi, aspek hukum pasal pasal multi tafsir, dan sistem politik Indonesia 'money politic'," katanya.

Berantas Korupsi Melalui Solusi Teknologi

Alif mengatalan solusi teknologi untuk Indonesia bersih dari korupsi dengan beberapa langkah:

1.     Pengimplementasian Sistem Blockchain di pemerintahan

2.     E-Government yang Terintegrasi dan Transparan ke Publik

3.     Transparansi Track Record Anggota Pemerintahan, dari Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif

Sistem Blockchain di Pemerintahan

Pengimplementasian sistem blockchain pada pemerintahan, menurut Alif, dapat membantu mengurangi korupsi dengan memperkenalkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data.

Baca juga: D3 Labs Siap Bantu Industri Keuangan Indonesia Adopsi Teknologi Blockchain

Berikut merupakan contoh dimana blockchain dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat korupsi pada pemerintahan:

1.Pelacakan anggaran: Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pelacakan anggaran yang transparan dan terbuka untuk publik.

Setiap kali ada pengeluaran, informasi itu akan tercatat di blockchain dan tersedia untuk dilihat oleh publik. Ini akan membuat sulit bagi pejabat yang korup untuk memanipulasi anggaran karena setiap perubahan akan terlihat.

2. Identifikasi digital: Blockchain dapat digunakan untuk membuat identitas digital yang aman dan terpercaya untuk warga negara.

Dokumen resmi seperti e-KTP akan sangat sulit untuk dikorupsi dan dimanipulasi jika menggunakan sistem blockchain. Identitas digital juga dapat digunakan untuk memberikan hak akses ke layanan pemerintah, seperti hak suara dalam pemilihan.

3. Pengelolaan data: Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan data pemerintah yang sensitif, seperti data keuangan dan data pribadi warga negara. Ini akan membuat data lebih aman dan sulit untuk dimanipulasi atau dicuri.

Baca juga: Inovasi Blockchain dan AI Bisa Tumbuhkan Perekonomian

4. Smartcontract: Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan smartcontract yang otomatis dan terprogram. Ini dapat membantu mengurangi peluang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5.Audit publik: Blockchain dapat digunakan untuk memfasilitasi proses audit publik. Setiap transaksi yang tercatat di blockchain dapat diakses oleh auditor, sehingga memudahkan proses audit dan memperkuat transparansi pemerintah.

"Blockchain sendiri merupakan teknologi terkini dan generasi terbaru pada sistem internet. Teknologi ini menawarkan kelebihan salah satunya di bagian transparansi dan keaslian data," jelas Alif.

Sagara Technology yang merupakan perusahaan terdepan di bidang teknologi melihat teknologi blockchain dapat mengatasi pelbagai hal khususnya terkait pemerintahan dan korupsi.

Sagara Technology sendiri telah berhasil menjalankan beberapa project yang memanfaatkan teknologi blockchain.

E-Government Terintegrasi dan Transparan ke Publik

Sejak 2002, lebih dari 400 domain.go.id diluncurkan oleh pemerintahan indonesia, di mana e-budgeting dan e-planning merupakan dua aplikasi awal dari e-government yang diperkenalkan pada saat diberlakukannya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penerapan e-government dan Cetak Biru e-government oleh Menteri Informasi dan  Komunikasi yang diluncurkan pada tahun 2004.

Semenjak adanya komitmen yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam transisi menuju E-Government, pada tahun 2022, posisi indonesia kian meningkat dalam ranking E-Government Development Index yang dipublikasi oleh United Nations.

Baca juga: Masyarakat Perlu Diajak Beri Sanksi Sosial pada Perampok Uang Negara

Per 2022, Indonesia telah naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi, masih besar potensial peningkatan implementasi sistem E-Government di Indonesia, dapat dilihat dari komparasi EDGI index dengan Denmark, Korea dan Singapura didalam tabel diatas.

"Implementasi e-government tentu diharapkan dapat membangun sentimen positif dari masyarakat terhadap pemerintah, " katanya.

"Terutama dalam menilai penggunaan dana pajak yang rakyat bayarkan berbanding dengan strategi pengeluaran tepat guna dalam anggaran pemerintahan," ujar Alif.

"Hal ini merupakan ranah yang memiliki potensi besar untuk menjadi wajah transparansi pemerintahan Indonesia, serta menjadi ruang kritik sehat dari publik demi kinerja pemerintahan yang lebih baik," terangnya.

Pertama, jika fasilitas e-government tidak digunakan secara optimal, ada kemungkinan bagi pengguna utama, yaitu pejabat pemerintah, untuk kembali menggunakan prosedur offline dan dengan demikian menyia-nyiakan sumber daya yang telah dikucurkan untuk membangun dan meningkatkan e-government sejak satu dekade yang lalu.

Kedua, jika tidak ada pelajaran yang dapat dipetik dari penggunaan fasilitas e-government oleh para pengguna yang dituju.

Maka, implementasi e-government di masa depan akan kehilangan kesempatan untuk menghindari kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada sistem sebelumnya.

Ketiga, terdapat banyak dan beragam disinsentif bagi pemerintah desa dan aktor masyarakat untuk menggunakan e-planning dan e-budgeting.

Transparansi Track Record Pejabat

"Salah satu prinsip anti-korupsi adalah transparansi. Sagara Technology dapat membantu penerapannya dalam sistem E-government dengan membuat sistem yg terintegrasi dan transparan sebagai berikut," jelas Alif

"Di kedepan hari, saya ingin setiap koruptor, atau terduga koruptor dapat terpampang nyata secara transparan di website." katanya.

"Setiap masyarakat bisa memantau secara real-time. Dan informasi ini akan ter-update dan terintegrasi dengan social media seperti twitter, facebook, instagram, tiktok, sehingga akan memberikan efek jera bagi pejabat pemerintah yang menjalankan praktik korupsi," papar Alif.

Jangan Viral Dulu Baru Diproses

"Jadi, tidak ada lagi kalimat “Viral dulu baru diproses”. Karena koruptor maupun terduga koruptor akan viral pada waktunya," ucap Alif. (RO/S-4)