visitaaponce.com

DEWAN Direksi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menyetujui dana sebesar US$150 juta untuk Proyek Satelit Multifungsi PPP Indonesia. Pendanaan proyek satelit ini menjadi yang pertama dilakukan lembaga asal Tiongkok tersebut.

AIIB Principal Investment Officer Asim Rana mengatakan program itu selaras dengan misi pendanaan infrastruktur Indonesia untuk masa depan, yang menghubungkan sekolah, rumah sakit dan pemerintah daerah di wilayah yang sulit terjangkau.

Menurutnya, keterhubungan akan membuka akses bagi pengetahuan, peluang perdagangan, peningkatan layanan kesehatan dan pemerintahan. Serta, mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

"Memang ada beberapa 'tantangan unik' dari proyek ini. Tapi, proyek ini penting karena infrastruktur merupakan salah satu pendorong utama upaya pengentasan kemiskinan," ujar Rana dalam sebuah diskusi, Kamis (12/8).

Baca juga: Bahlil: Jaringan Internet di Daerah Jadi Kendala Penerapan OSS

Adapun langkah krusial dalam proyek tersebut, yakni digunakannya skema PPP (Public Private Partnership) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk mendanai proyek satelit tersebut cukup besar dan sangat berat jika hanya dilakukan satu pihak.

Chief Executive Office PSNT Adi Rahman Adiwoso menyebut proyek itu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan inovatif antara sektor publik dan swasta, yang menyatukan pemerintah Indonesia dan sektor swasta melalui dukungan AIIB.

Dukungan dan jaminan pemerintah Indonesia terhadap PPP menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proyek. Mengingat, skala dan total biaya proyek sebesar US$540 juta atau setara Rp7,68 triliun. Total kebutuhan dana akan dipenuhi dari porsi ekuitas sebesar US$114 juta dan porsi pinjaman US$431 juta.

Proyek satelit tersebut akan memberi manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia. Diharapkan, hal itu dapat mendorong inklusi digital bagi siswa di 94 ribu sekolah yang saat ini melakukan pembelajaran daring. Serta, meningkatkan konektivitas bagi 3.700 pusat kesehatan dan menghubungkan 3.900 pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Satelit Hope dari Uni Emirat Arab Sukses Masuki Orbit Mars

"Program ini diinisiasi Kementerian Kominfo, karena tantangan kondisi geografis Indonesia terhadap penetrasi internet. Konektivitas berbasis satelit merupakan satu-satunya pilihan teknologi yang memungkinkan akses komunikasi bagi lokasi terluar," jelas Adi.

Satelit dalam proyek itu tengah diproduksi Thales Group di Prancis. Berikut, memiliki kapasitas 150 Gbps dengan frekuensi Ka-Band. PSNT bertanggungjawab untuk mengawasi pembangunan dan peluncuran satelit dan memastikan orbit satelit. Serta, mendapatkan lokasi gateway dan stasiun bumi, mendapatkan asuransi dan mengoperasikan, kemudian memelihara satelit.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyampaikan bahwa proyek satelit yang sedang berjalan ini berbeda dengan proyek infrastruktur lain yang dijalankan pemerintah.

Skema PPP/KPBU dalam proyek tersebut sejatinya merupakan dukungan pemerintah pada percepatan digitalisasi di Tanah Air. Sebab dalam UU Nomor 36 Tahun 1999, pembangunan infrastruktur teknologi informasi diberikan sepenuhnya kepada pelaku usaha atau pihak swasta.(OL-11)