visitaaponce.com

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji segera menemui Aliansi Nasional Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan maupun pihak Induk Koperasi (Inkop) TKBM Pelabuhan.

Pertemuan tersebut menyikapi penolakan Aliansi dan Inkop terhadap revisi Peraturan Menteri Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan, serta rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi TKBM di Pelabuhan.

Selain telah turun ke jalan, Aliansi dan Inkop mengancam melakukan mogok nasional jika tuntutan mereka tak digubris. Untuk memperjuangkan aspirasi mereka, Aliansi dan Inkop terus melaksanakan rapat konsolidasi.

"Kesimpulan rapat ini, Inkop TKBM bersama Aliansi Nasional dan Ketua Umum Jaman, Jaringan Kemandirian Nasional bersepakat menindaklanjuti perjuangan-perjuangan terkait penolakan akan direvisinya KM 35 dan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011," ujar Ketua Umum Induk Koperasi TKBM Pelabuhan, M Nasir, dalam keterangan persnya, yang dikutip Jumat (30/12/2022).

Pihak Kementerian Perhubungan sendiri telah menghubungi Aliansi dan Inkop. Komunikasi ini dibantu oleh kelompok relawan Jokowi, Jaman.

"Alhamdulillah baru ada tanggapan, kemarin difasilitasi Ketua Umum Jaman, alhamdulillah pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut telah menghubungi kami, meminta kami menghadap, alhamdulillah menghasilkan," kata Ketua Aliansi Aliansi Nasional Serikat Pekerja atau Serikat Buruh TKBM Pelabuhan, Surya Bakti Batubara.

"Sesuai dengan janji Dirjen Perhubungan Laut beserta Biro Hukum, pada bulan Januari pasca Nataru Pak Menteri Perhubungan siap menerima aliansi pekerja bersama Inkop TKBM," lanjutnya.

Atas bantuan Tuhan melalui Jaman, Aliansi dan Inkop mengucapkan terima kasih kepada kelompok tersebut. Surya berharap, pertemuan dengan Menhub bisa mencapai titik temu antar kedua belah pihak, sehingga perputaran perekonomian di pelabuhan bisa terus berjalan.

"Kami juga berterima kasih kepada rekan kami dari Jaman, Bapak Iwan sebagai Ketua Umum, yang telah membantu memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Perhubungan. Dan kami harapkan ini ada titik temu, sebab kalau tidak ada titik temu, kami selaku Aliansi TKBM Pelabuhan di seluruh Indonesia akan melakukan unjuk rasa damai secara serentak di Indonesia dan akan ditindaklanjuti nantinya melakukan mogok nasional jilid II," kata Surya.

Senada, Ketua Umum DPP Jaman, Iwan Dwi Laksono berharap pertemuan dengan Menteri nantinya bisa menghasilkan solusi terbaik, khususnya bagi para pekerja atau buruh TKBM Pelabuhan.  "Kami berharap ada jalan keluar yang cukup solutif bagi terutama teman-teman yang di TKBM di Inkop, di SP dan SB," ujarnya.

Iwan berkeinginan, Kementerian Perhubungan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Aliansi dan dan Inkop.  "Itu saja harapan kami. Kami, Jaman dari relawan Jokowi sebetulnya tidak ikut dalam pembicaraan-pembicaraan capres, tapi kami lebih membantu masyarakat, terutama untuk saat ini," kata dia.

Selain itu, rapat Aliansi dan Inkop juga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya  menginstruksikan kepada semua serikat pekerja atau serikat buruh pelabuhan, untuk melakukan pemasangan spanduk penolakan SKB 2 Dirjen 1 Deputi, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007.

"Juga melakukan aksi unjuk rasa secara damai, sesuai mekanisme UU 21 Tahun 2000, dan sesuai perjanjian dengan pihak Kementerian Perhubungan dan Inkop akan mengundang Aliansi Nasional dalam pembahasan menyangkut revisi KM 35 dan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011," tandas Nasir. (OL-13)

Baca Juga: Pencabutan Permen No KM 35 Tahun 2007 Dinilai Rugikan TKBM ...