Alokasi Penjaminan Infrastruktur di 2024 Senilai Rp824 Miliar
![Alokasi Penjaminan Infrastruktur di 2024 Senilai Rp824 Miliar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/51f06d16629c7d0b5ee40f33de32983b.jpg)
PEMERINTAH telah mengalokasikan dana penjaminan senilai Rp824 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dana diperuntukkan sebagai penjaminan berbagai infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan milik negara.
"Penjaminan itu di bawah Rp1 triliun. Di 2024 ini penjaminannya Rp824 miliar yang dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur," ujar Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/9).
Dia mengatakan, penjaminan pemerintah merupakan salah satu skema pembiayaan inovatif dan kreatif yang digunakan. Itu menurutnya serupa dengan inovasi pembiayaan lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Jika Kinerja Ekonomi Solid, IHSG 2024 Berpotensi di Level 7.000
Melalui penjaminan, pembiayaan yang akan diterima terhadap suatu proyek infrastruktur menjadi lebih besar ketimbang tanpa garansi. Dengan pembiayaan yang lebih besar, maka akan ada dorongan akselerasi terhadap infrastruktur terkait.
"Itu salah satu cara me-leverage. Kalau dijamin, maka yang dijamin dapat pembiayaan lebih besar dan dapat mengakselerasi target. Biasanya penjaminan itu kemampuan (leverage) 10 kali lipatnya (dari nilai penjaminan)," jelas Wahyu.
Baca juga: Refleksi Kemerdekaan: Presiden Joko Widodo Bicara soal Tantangan Geopolitik Indonesia
Dia juga menyampaikan, nilai penjaminan yang diberikan pemerintah untuk tiap infrastruktur tidak sebesar yang diperkirakan publik. Itu terlihat dari alokasi dana penjaminan infrastruktur yang di bawah Rp1 triliun di 2024.
Penjaminan pemerintah terhadap infrastruktur juga sedianya kerap dilakukan setiap tahunnya. Namun pemberian penjaminan itu tak serta merta. Ada kajian dan hitungan mendalam sebelum akhirnya uang negara digunakan untuk menggaransi proyek.
"Ini sudah ada asesmen dan tidak akan default juga. Dan itu kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembiayaan kreatif, beban ke APBN kecil, tapi bisa me-leverage pembiayaan lebih besar," tutur Wahyu.
"Kalau hanya untuk meningkatkan kredibilitas, mudah-mudahan tidak ada default, dan selama ini tidak pernah terjadi. Itu menunjukkan penjaminan itu relatif terukur," pungkasnya. (Mir/Z-7)
Terkini Lainnya
Pemerintah Cari Solusi untuk Tingkatkan Perekonomian Kabupaten Seluma
Urbanisasi Dorong Pertumbuhan TOD di Kota Hujan
Peretasan PDN Buah dari Obsesi Pemerintah Lakukan Sentralisasi Data
Infrastruktur Transportasi Berkembang, Bogor Jadi Destinasi Hunian Terpopuler
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pelaku Perikanan Tangkap di Timika Diimbau Perhatikan Rute Kabel Laut
TPN: Pernyataan KPK Makin Membenarkan Ada Kecurangan Pemilu dengan Penggunaan Bansos
Gagasan Ekonomi Anies Dinilai Lebih Hemat
Penjaminan Pemerintah di KCJB Bentuk Inkonsistensi
Halte-Halte 'Hantu' di Bandung Bakal Dibongkar
Beri Relaksasi Ekspor Mineral Mentah ke Freeport, Ini Alasan Menteri ESDM
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap