visitaaponce.com

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 disusun dengan asumsi indikator ekonomi makro yang optimis. Itu juga disesuaikan dengan kewaspadaan terhadap dinamika perekonomian global maupun domestik yang diperkirakan akan terjadi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Jakarta, Rabu (29/11).

"Asumsi dari indikator ekonomi 2024 tentu masih akan dipengaruhi perkembangan perekonomian global. Oleh karena itu, di dalam menjaga ekonomi, kami diharuskan sekaligus menjaga kesehatan APBN," ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), target pendapatan negara dalam APBN 2024 dipatok sebesar Rp2.802,3 triliun. Itu akan diupayakan tercapai melalui optimalisasi penerimaan dan menjaga iklim investasi di dalam negeri.

Baca juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun

Optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan, kata Sri Mulyani, akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Pemberian insentif perpajakan akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur. Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan. Tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki," ucapnya.

Optimalisasi juga diupayakan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu bakal dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik hingga kelestarian lingkungan. Sebab PNBP juga berasal cukup besar dari sumber daya alam. Karenanya, PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola.

Baca juga: Waspada Risiko, Penarikan Utang Jadi Lebih Rendah

Sedangkan dari sisi belanja, pemerintah dan DPR sepakat alokasi belanja negara tahun 2024 mencapai Rp3.325,1 triliun. Alokasi tersebut naik 8,6% dari belanja APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Perempuan yang yang akrab disapa Ani itu mengatakan belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia yang memakan cukup besar alokasi anggaran APBN.

"Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara," tuturnya.

Selain itu, belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan untuk Pilkada. Belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Republik Indonesia.

Sementara, transfer ke daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun, naik 5,3% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut untuk mendukung penggajian PKKK daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, juga untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah. Dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan," imbuh Ani.

Dengan target pendapatan dan alokasi belanja negara itu, maka defisit APBN 2024 akan berada di angka 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp522,8 triliun. Ani mengatakan, pembiayaan defisit akan terus dijaga dan dikelola dengan baik di tengah era tingginya suku bunga acuan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat.

"Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman," pungkasnya. (Z-11)