visitaaponce.com

PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dimulai sejak 2020 terus berlangsung sesuai dengan target dan roadmap pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga dalam Seminar Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024: Menuju Ibukota Baru Nusantara: Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur, di Jakarta, Senin (26/2).

Danis mencontohkan pembangunan Istana Negara di IKN sudah terealisasi sebesar 56,37%, sedangkan pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70% dengan jarak tempuh 30-40 menit ke Balikpapan.

Baca juga : Siapa pun Presidennya, Investasi di Luar Jawa Harus Berimbang

Di kawasan IKN juga dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai Rp68,6 triliun, seperti kawasan perkantoran, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi.

“Proses pembangunan berjalan sesuai tahap-tahap yang direncanakan,” jelas Danis dalam rangkaian acara peringatan ulang tahun ke-34 Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) itu.

Danis menjelaskan pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahap. Pertama, tahun 2022-2024, pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas dengan jumlah penduduk 260 ribu orang.

Baca juga : Belanja Masyarakat Kelompok Terbawah Mulai Melambat

Tahap II, tahun 2025-2029, pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Tahap III periode 2030-2034, pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas.

Tahap IV periode 2034-2039, pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Tahap V, periode 2040-2045, pengokohan reputasi IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua dengan jumlah penduduk mencapai 1.911.000 orang.

Baca juga : Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,07%, Didorong IKN dan Pemilu 2024

Di sisi lain, Managing Partner Dentons HPRP Sartono menambahkan IKN adalah perubahan baru inovatif yang dimulai sejak 2020 dan akan rampung pada 2045.

Dentons HPRP, jelasnya, berharap dapat ikut mendorong kerja sama yang harmonis dari berbagai pihak untuk pembangunan IKN guna mendorong perekonomian nasional.

Pada tempat yang sama, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menambahkan salah satu roadmap pembangunan IKN yang akan direalisasikan tahun ini adalah perayaan HUT ke-79 RI di IKN.

Baca juga : Jokowi Berencana Ajak Investor ke Ibu Kota Nusantara Setelah Lebaran

“Pembangunan ini sudah berjalan dan sudah mulai kelihatan. Pada Juni 2024, akan ada topping off Hotel Nusantara yang dibangun perusahaan swasta. Jadi, Agustus sudah bisa nginap di hotel ini,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif, Kepala Direktorat Group Advisory Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Irman Boyle mengatakan saat ini setidaknya ada dua sikap investor berinvestasi di IKN.

Pertama, ingin melakukan proyek percontohan dengan harapan dapat diperluas ke proyek dengan keyakinan pada regulasi dan komitmen dari pemerintah. Kedua, masih menunggu kepastian jaminan dari pemerintah.

Baca juga : Korsel Mau Bangun Terowongan Bawah Laut di IKN Nusantara

Mohammad Faisal, Executive Director Center of Reform on Economics, menyoroti soal realistis perencanaan dan roadmap pembangunan IKN. Dia mengatakan ada risiko yang harus dikalkulasi, terutama soal populasi yang sangat penting sebagai demand, konsumen dan market.

Faisal mencontohkan pada 2025, populasi IKN ditargetkan sebanyak 600 ribu-800 ribu. Angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Samarinda yang mencapai 850 ribu-900 ribu orang dan Kota Balikpapan sebanyak 700 ribu-750 orang.

Kemudian, pada 2035 akan mencapai 1,1 juta-1,2 juta orang. Naik lagi menjadi 2,7 juta hingga 1,9 juta orang pada 2045. Artinya, IKN akan menjadi 3 kali kota Balikpapan dan Samarinda.

Baca juga : Kadin Dukung Komitmen Perubahan Iklim Indonesia dalam COP26 

“Artinya perlu kecepatan realisasi pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung karena dalam satu tahun ke depan sudah menjadi Samarinda dan Balikpapan baru dari populasi,” jelasnya.

Research Director Indef Berly Martawardaya menilai IKN akan menjadi kota sepi seperti ibu kota baru di beberapa negara, seperti Putrajaya di Malaysia, Canberra di Australia atau Washington DC di AS jika hanya berfungsi sebagai pusat administrasi negara.

Untuk itu, dia menganjurkan pemerintah membuka cabang kampus terbaik di IKN, seperti ITB, UI, dan UGM, sehingga mengundang populasi ke daerah itu dan menjadikan IKN sebagai kota pendidikan.

Sementara itu, Partner Dentons HPRP, Michael A Kaihatu mengatakan besarnya peluang yang bisa diperoleh di IKN dibandingkan dengan investasi di daerah lain.

Adapun Partner Dentons HPRP Winda Tania menjelaskan perlu adanya creative funding karena tantangan investasi di IKN adalah belum adanya kepastian penjaminan pemerintah. (S-2)